Soal Tuntutan Sopir Tangki, DPR Dukung Pertamina Patra Niaga
Sabtu, 02 Februari 2019 - 13:48 WIB
Soal Tuntutan Sopir Tangki, DPR Dukung Pertamina Patra Niaga
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR Ridwan Hisjam menilai, tuntutan mantan awak mobil tangki (AMT) atau sopir tangki menjadi buruh tetap PT Pertamina Patra Niaga (PPN) dan PT Elnusa Petrofin tidak tepat. Sebab, hubungan AMT bukan dengan Pertamina, melainkan PT Garda Utama Nasional (GUN). Ridwan mengatakan, PT GUN bukan anak perusahaan Pertamina. Kerja sama PT GUN dengan Pertamina merupakan kerja sama business to business.
Dia memaparkan, Pertamina mengelola Minyak Bumi dan Gas memang membutuhkan jasa pengangkutan dari dan ke tempat produksi hingga pemasaran. Namun itu tidak dilakukan oleh Pertamina sendiri. Melainkan oleh perusahaan lain yang bisa jadi bukan anak perusahaan Pertamina.
Ridwan juga menyatakan, pelibatan perusahaan-perusahaan tersebut bertujuan untuk efesiensi agar Pertamina bisa fokus pada bidangnya. "Karena tidak mungkin, itu dilakukan semua oleh Pertamina," kata Ridwan, Sabtu (2/2/2019).
Dia mencontohkan, SPBU Pertamina yang tersebar di seluruh Indonesia hampir 90 persen milik perusahaan non Pertamina. Sehingga karyawannya merupakan karyawan perusahaan tersebut. Tidak mungkin suatu saat mereka minta diangkat menjadi pegawai Pertamina. "Kalau semua minta diangkat, bagaimana mungkin," ujarnya.
Legislator Partai Golkar ini pun yakin, sikap pemerintah akan sama. Tidak akan mengangkat karyawan PT GUN menjadi pegawai Pertamina. Sebab, kalau sampai diangkat, semua karyawan yang menjadi mitra Pertamina bisa menuntut hal yang sama. "Presiden Jokowi memiliki pembantu yang ahli persoalan tersebut. Tentu tahu keputusan yang terbaik," kata Ridwan.
Hal senada disampaikan pakar Hubungan Industrial Prof Payaman Simanjuntak. Menurutnya, tuntutan mantan awak mobil tangki (AMT) atau sopir tanki menjadi buruh tetap PT PPN dan PT Elnusa Petrofin dinilai tidak relevan. Selama selama ini para sopir merupakan pegawak PT GUN.
"Pertamina itukan meng-outsourcing-kan ke PT GUN maka sopir-sopir itu mah karyawan dari PT GUN tersebut," kata pakar hubungan industrial Prof Payaman Simanjuntak dalam pernyataan tertulisnya.
Dia memaparkan, Pertamina mengelola Minyak Bumi dan Gas memang membutuhkan jasa pengangkutan dari dan ke tempat produksi hingga pemasaran. Namun itu tidak dilakukan oleh Pertamina sendiri. Melainkan oleh perusahaan lain yang bisa jadi bukan anak perusahaan Pertamina.
Ridwan juga menyatakan, pelibatan perusahaan-perusahaan tersebut bertujuan untuk efesiensi agar Pertamina bisa fokus pada bidangnya. "Karena tidak mungkin, itu dilakukan semua oleh Pertamina," kata Ridwan, Sabtu (2/2/2019).
Dia mencontohkan, SPBU Pertamina yang tersebar di seluruh Indonesia hampir 90 persen milik perusahaan non Pertamina. Sehingga karyawannya merupakan karyawan perusahaan tersebut. Tidak mungkin suatu saat mereka minta diangkat menjadi pegawai Pertamina. "Kalau semua minta diangkat, bagaimana mungkin," ujarnya.
Legislator Partai Golkar ini pun yakin, sikap pemerintah akan sama. Tidak akan mengangkat karyawan PT GUN menjadi pegawai Pertamina. Sebab, kalau sampai diangkat, semua karyawan yang menjadi mitra Pertamina bisa menuntut hal yang sama. "Presiden Jokowi memiliki pembantu yang ahli persoalan tersebut. Tentu tahu keputusan yang terbaik," kata Ridwan.
Hal senada disampaikan pakar Hubungan Industrial Prof Payaman Simanjuntak. Menurutnya, tuntutan mantan awak mobil tangki (AMT) atau sopir tanki menjadi buruh tetap PT PPN dan PT Elnusa Petrofin dinilai tidak relevan. Selama selama ini para sopir merupakan pegawak PT GUN.
"Pertamina itukan meng-outsourcing-kan ke PT GUN maka sopir-sopir itu mah karyawan dari PT GUN tersebut," kata pakar hubungan industrial Prof Payaman Simanjuntak dalam pernyataan tertulisnya.
(pur)
