Hoaks dan Isu SARA Masih Jadi Ancaman Nyata Pemilu 2019
Sabtu, 02 Februari 2019 - 13:03 WIB
Hoaks dan Isu SARA Masih Jadi Ancaman Nyata Pemilu 2019
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membeberkan hasil kajian mengenai hoaks dan toleransi bagian dari ancaman Pemilu 2019. Pemaparan itu dikemas dalam kegiatan Kemendagri Media Forum (KMF) yang berlangsung di Kantor Pusat Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, Jumat 1 Februari 2019, Jumat (1/2/2019).
Data yang dipaparkan merupakan hasil riset Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) dan Founding Father House (FFH).
Kapuspen Kemendagri, Bahtiar mengungkapkan, survei tersebut menunjukkan turunnya nalar rekan mahasiswa dan semakin keringnya tema-tema diskusi publik yang substantif, sehingga berdampak pada berkembangnya hoaks.
"Ruang publik sangat kering gagasan kebangsaan dan kenegaraan. Pendidikan sebagai tempat melatih penalaran terhadap fenomena, gejala dan peristiwa," kata Bahtiar dalam keterangannya Ia tak lupa menjelaskan bahwa Kemendagri adalah lembaga yang sangat menjunjung nilai demokrasi dan selalu terbuka akan perbedaan gagasan.
"Kemendagri selalu terbuka terhadap berbagai masukan publik. Namun, juga kami memiliki posisi yang jelas untuk siap melawan racun-racun demokrasi, seperti yang sering disampaikan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo dalam berbagai forum," tuturnya.
Sementara itu, peneliti senior Founding Fathers House (FFH), Dian Permata menyebut, berdasarkan survei kepada 300 responden ditemukan bahwa politik uang dan Sara menjadi ancaman paling mengkhawatirkan. Tercatat, ancaman politik uang di wilayah DKI Jakarta menjadi yang paling besar dengan mengumpulkan 52 poin disusul dengan Provinsi Banten 37 dan Jawa Barat 34 poin.
Sedangkan ancaman sara, menjadi ancaman paling mengkhawatirkan kedua, terutama di Provinsi Banten dengan 51 poin, disusul dengan DKI 29 dan Jawa Barat 25 poin. Hasil survei tersebut menjelaskan bahwa politik uang masih menjadi hal yang lumrah bahkan tidak asing di masyarakat perkotaan, dan Sara masih menjadi dilema perkembangan toleransi di Indonesia.
Terlepas dari hasil survei, Dian turut mengkhawatirkan risiko ancaman penyalahgunaan teknologi informasi yang bahkan di negara lain juga mengalami hal yang serupa. Ia menilai kemampuan memanipulasi data digital yang berisikan fitnah yang berujung hoaks kini semakin mudah.
"Kemampuan teknologi dalam memanipulasi video riil melalui rekayasa digital menjadi video yang berisikan hoaks semakin berkembang luas dan mudah dipelajari," ujar Dian.
Peneliti Senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Daniel Zuchron menyebutkan, politik uang dan isu SARA menjadi ancaman nyata Pemilu. Bahkan di era tsunami Informasi saat ini, negara harus mencerdaskan bangsa agar tidak tersesat dalam belantara digital.
Ia pun menyebut, Toleransi bukan lagi soal narasi atau wacana sehingga harus diimplementasikan untuk menjaga keutuhan bangsa.
Data yang dipaparkan merupakan hasil riset Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) dan Founding Father House (FFH).
Kapuspen Kemendagri, Bahtiar mengungkapkan, survei tersebut menunjukkan turunnya nalar rekan mahasiswa dan semakin keringnya tema-tema diskusi publik yang substantif, sehingga berdampak pada berkembangnya hoaks.
"Ruang publik sangat kering gagasan kebangsaan dan kenegaraan. Pendidikan sebagai tempat melatih penalaran terhadap fenomena, gejala dan peristiwa," kata Bahtiar dalam keterangannya Ia tak lupa menjelaskan bahwa Kemendagri adalah lembaga yang sangat menjunjung nilai demokrasi dan selalu terbuka akan perbedaan gagasan.
"Kemendagri selalu terbuka terhadap berbagai masukan publik. Namun, juga kami memiliki posisi yang jelas untuk siap melawan racun-racun demokrasi, seperti yang sering disampaikan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo dalam berbagai forum," tuturnya.
Sementara itu, peneliti senior Founding Fathers House (FFH), Dian Permata menyebut, berdasarkan survei kepada 300 responden ditemukan bahwa politik uang dan Sara menjadi ancaman paling mengkhawatirkan. Tercatat, ancaman politik uang di wilayah DKI Jakarta menjadi yang paling besar dengan mengumpulkan 52 poin disusul dengan Provinsi Banten 37 dan Jawa Barat 34 poin.
Sedangkan ancaman sara, menjadi ancaman paling mengkhawatirkan kedua, terutama di Provinsi Banten dengan 51 poin, disusul dengan DKI 29 dan Jawa Barat 25 poin. Hasil survei tersebut menjelaskan bahwa politik uang masih menjadi hal yang lumrah bahkan tidak asing di masyarakat perkotaan, dan Sara masih menjadi dilema perkembangan toleransi di Indonesia.
Terlepas dari hasil survei, Dian turut mengkhawatirkan risiko ancaman penyalahgunaan teknologi informasi yang bahkan di negara lain juga mengalami hal yang serupa. Ia menilai kemampuan memanipulasi data digital yang berisikan fitnah yang berujung hoaks kini semakin mudah.
"Kemampuan teknologi dalam memanipulasi video riil melalui rekayasa digital menjadi video yang berisikan hoaks semakin berkembang luas dan mudah dipelajari," ujar Dian.
Peneliti Senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Daniel Zuchron menyebutkan, politik uang dan isu SARA menjadi ancaman nyata Pemilu. Bahkan di era tsunami Informasi saat ini, negara harus mencerdaskan bangsa agar tidak tersesat dalam belantara digital.
Ia pun menyebut, Toleransi bukan lagi soal narasi atau wacana sehingga harus diimplementasikan untuk menjaga keutuhan bangsa.
(pur)
