Tahun Politik, Menkumham Minta Jajarannya Lebih Bijak

Senin, 28 Januari 2019 - 14:16 WIB
Tahun Politik, Menkumham...
Tahun Politik, Menkumham Minta Jajarannya Lebih Bijak
A A A
JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly meminta seluruh jajarannya bersikap bijak pada tahun politik 2019 ini.

Menurut Yasonna sikap bijak sangat penting agar dapat menjalankan tugas dan perannya dengan baik. Hal tersebut diungkapkan Yasonna dalam upacara peringatan hari Bhakti Imigrasi (HBI) yang ke 69 dilaksanakan di Lapangan Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin 28 Januari 2019 pagi.

"Tahun 2019 adalah tahun terakhir RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019 sekaligus tahun awal persiapan jelang RPJMN 2020-2024. Tahun 2019 adalah tahun politik yang harus kita sikapi secara bijak dan optimis untuk menyelesaikan target-target yang menjadi tanggung jawab jajaran Imigrasi secara tuntas dan berkualitas," tutur Yasonna dalam sambutannya.

Dia juga menyampaikan beberapa pesan penting untuk seluruh jajaran Imigrasi. Di antaranya meningkatkan citra positif keimigrasian dan optimalisasi pengawasan keimigrasian

Berikut lima pesan penting dalam sambutan Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly pada Hari Bhakti Imigrasi Tahun 2019 yaitu:

Pertama, bersama-sama meningkatkan citra positif keimigrasian melalui restrukturisasi sistem informasi manajemen Keimigrasian yang terbaru.

Kedua, mengoptimalisasikan pengawasan keimigrasian melalui peran kinerja Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) pada saat pelaksanaan penerbitan Paspor dan keberangkatan warga negara Indonesia di tempat pemeriksaaan Imigrasi serba penggunaan QR Code secara nasional.

Ketiga, penegakan hukum Keimigrasian yang tepat sasaran.

Keempat, peningkatan kualitas layanan Paspor elektronik dan pengolahan data anak berkewarganegaraan ganda.

Kelima, peningkatan status empat unit pelaksana teknis (UPT) yang telah meraih status Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) menjadi status Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan menargetkan 1 UPT Keimigrasian pada masing-masing Kantor Wilayah untuk mendapatkan status WBK.
(dam)
Berita Terkait
Sejarah Pemilu di Indonesia...
Sejarah Pemilu di Indonesia dari Masa ke Masa, Info Penting untuk Tugas Sekolah
Penelitian: Partai Perindo...
Penelitian: Partai Perindo Sukses Curi Perhatian Masyarakat pada Pemilu 2019
Megawati Usul Tak Diubah,...
Megawati Usul Tak Diubah, Inilah Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2019
Survei: 62,2% Pendukung...
Survei: 62,2% Pendukung di 2019 Tetap Loyal Pilih Prabowo di Pilpres 2024
Penyerahan Data Pemilu...
Penyerahan Data Pemilu 2019
Refly Harun: Putusan...
Refly Harun: Putusan MA Sama Sekali Tak Pengaruhi Hasil Pilpres 2019
Berita Terkini
Kemlu: Dubes RI untuk...
Kemlu: Dubes RI untuk Iran Hadiri Pemakaman Ali Khamenei
Bambang Saputra: Musyawarah...
Bambang Saputra: Musyawarah Harus Jadi Dasar Pembentukan UU
KPK: Kenaikan Gaji Kepala...
KPK: Kenaikan Gaji Kepala Daerah Tak Menjamin Bakal Bebas Korupsi
Pengembalian Amplop...
Pengembalian Amplop Raja Juli Tak Hapus Unsur Pidana, KPK Terus Dalami Kasus HPT
Menhut: Presiden Minta...
Menhut: Presiden Minta Kemenhut Bangun Tata Kelola Kehutanan Antikorupsi
Pertajam DIM RUU Pemilu,...
Pertajam DIM RUU Pemilu, DPR Buka Peluang Kunjungi NU, Muhammadiyah, hingga Walubi
Infografis
11 Perang Terlama dalam...
11 Perang Terlama dalam Sejarah Manusia, Ada yang hingga 781 Tahun
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved