Hindari Korupsi, Ke Depan Kenaikan Gaji Kepala Daerah Harus Prioritas
Kamis, 24 Januari 2019 - 19:10 WIB
Hindari Korupsi, Ke Depan Kenaikan Gaji Kepala Daerah Harus Prioritas
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) prihatin dengan terus terjadi kasus operasi tangkap tangan (OTT) para kepala daerah karena kasus dugaan korupsi . Terbaru Bupati Mesuji, Lampung, Khamami terkena OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .
Padahal Mendagri Tahjo Kumolo dalam setiap forum selalu mengingatkan agar menghindari area rawan korupsi. Mendagri selalu membina kepala daerah agar memberikan layanan apapun tidak boleh korupsi.
“Nah jika masih saja ada kepala daerah yang melakukan hal tersebut artinya yang bersangkutan telah menyalahgunakan kewenangan dalam memberikan pelayanan. Ini di luar kontrol kemendagri,” kata Kapuspen Kemendagri Bahtiar saat mendampingi Mendagri Tahjo Kumolo di Kompleks DPR, Senayan Jakarta, Rabu (24/1/2019).
Bahtiar mengatakan, terjadinya praktik korupsi tidak terlepas dari timpangnya antara biaya politik dan biaya operasional pejabat kepala daerah dengan penghasilan tetap kepala daerah dan wakil kepala daerah. “Saya pikir salah satu faktor pemicu kepala daerah selalu mencari-cari sumber pembiayaan alternatif bahkan di luar ketentuan hukum,” ujarnya. (Baca juga: Terjerat OTT, Bupati Mesuji Tiba di Gedung KPK )
Ke depan, peningkatan penghasilan tetap kepala daerah atau wakil kepala daerah patut menjadi prioritas. Ini penting agar pemimpin daerah yang dipilih melalui Pilkada dengan begitu mahal tidak tumbang karena korupsi. ”Itu pemikiran saya, walaupun hal ini masih harus dikaji mendalam sesuai kemampuan keuangan daerah,” tandasnya.
Lebih lanjut Bahtiar menjelaskan, jika pemimpin daerah masih mencari sumber pembiayaan alternatif maka akan berdampak kepada aparat di bawahnya. Mereka akan mencari sumber yang dapat memenuhi kebutuhan kepala daerah. “Jadi dampaknya sistematik, jika kepala daerah tidak memiliki penghasilan tetap yang seimbang dengan kebutuhan sehari-hari kepala daerah,” tandasnya. (Baca juga: KPK Tangkap 11 Orang saat OTT di Lampung )
Idealnya pemimpin daerah dipenuhi kebutuhannya secara sah dari negara sehingga fokus menghibahkan dirinya mengabdi untuk masyarakat. Prinsipnya Kemendagri mendukung penuh segala bentuk dan upaya pencegahan serta penindakan dari tindak pidana korupsi dalam.
Kemendagri juga berkomitmen mendukung penuh terhadap upaya KPK yang terus melakukan pembersihan terhadap praktik koruptif. “Silakan proses berjalan sesuai aturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah,” tegasnya.
Padahal Mendagri Tahjo Kumolo dalam setiap forum selalu mengingatkan agar menghindari area rawan korupsi. Mendagri selalu membina kepala daerah agar memberikan layanan apapun tidak boleh korupsi.
“Nah jika masih saja ada kepala daerah yang melakukan hal tersebut artinya yang bersangkutan telah menyalahgunakan kewenangan dalam memberikan pelayanan. Ini di luar kontrol kemendagri,” kata Kapuspen Kemendagri Bahtiar saat mendampingi Mendagri Tahjo Kumolo di Kompleks DPR, Senayan Jakarta, Rabu (24/1/2019).
Bahtiar mengatakan, terjadinya praktik korupsi tidak terlepas dari timpangnya antara biaya politik dan biaya operasional pejabat kepala daerah dengan penghasilan tetap kepala daerah dan wakil kepala daerah. “Saya pikir salah satu faktor pemicu kepala daerah selalu mencari-cari sumber pembiayaan alternatif bahkan di luar ketentuan hukum,” ujarnya. (Baca juga: Terjerat OTT, Bupati Mesuji Tiba di Gedung KPK )
Ke depan, peningkatan penghasilan tetap kepala daerah atau wakil kepala daerah patut menjadi prioritas. Ini penting agar pemimpin daerah yang dipilih melalui Pilkada dengan begitu mahal tidak tumbang karena korupsi. ”Itu pemikiran saya, walaupun hal ini masih harus dikaji mendalam sesuai kemampuan keuangan daerah,” tandasnya.
Lebih lanjut Bahtiar menjelaskan, jika pemimpin daerah masih mencari sumber pembiayaan alternatif maka akan berdampak kepada aparat di bawahnya. Mereka akan mencari sumber yang dapat memenuhi kebutuhan kepala daerah. “Jadi dampaknya sistematik, jika kepala daerah tidak memiliki penghasilan tetap yang seimbang dengan kebutuhan sehari-hari kepala daerah,” tandasnya. (Baca juga: KPK Tangkap 11 Orang saat OTT di Lampung )
Idealnya pemimpin daerah dipenuhi kebutuhannya secara sah dari negara sehingga fokus menghibahkan dirinya mengabdi untuk masyarakat. Prinsipnya Kemendagri mendukung penuh segala bentuk dan upaya pencegahan serta penindakan dari tindak pidana korupsi dalam.
Kemendagri juga berkomitmen mendukung penuh terhadap upaya KPK yang terus melakukan pembersihan terhadap praktik koruptif. “Silakan proses berjalan sesuai aturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah,” tegasnya.
(poe)
