Pro Kontra Dinasti Politik di Indonesia
Selasa, 15 Januari 2019 - 06:39 WIB
Pro Kontra Dinasti Politik di Indonesia
A
A
A
DINASTI politik atau politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik dinilai mencederai prinsip kesetaraan hak politik warga negara dan sangat rentan terhadap perilaku koruptif.
Di sisi lain dinasti politik dianggap hal yang sah dalam sistem demokrasi. Benarkah demikian?
Sah secara hukum
- Harapan membatasi dinasti politik secara legal sempat hadir saat UU No 8/2015 lahir dan merevisi sejumlah aturan dalam UU No 1/2015 tentang Perppu No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.
- Dalam pasal 7 huruf r disebutkan bahwa calon kepala daerah tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Di bagian penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan konflik kepentingan adalah "tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak dan menantu kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan"
- Belakangan melalui proses judicial review, MK memutuskan bahwa aturan pembatasan “dinasti politik” inkonstitusional.
- Menurut MK, pasal tersebut merupakan aturan diskriminatif karena membatasi hak berpolitik warga negara
- Menurut MK persoalan dinasti politik bukan terletak pada aturan pembatasan, melainkan belum efektifnya pengawasan dalam penyelenggaraan pilkada khususnya yang melibatkan petahana.
Kontra Politik Dinasti
- Merusak demokrasi karena bisa menutup akses dan kesempatan bagi warga negara lain untuk memperoleh hak politik, terutama hak untuk dipilih.
- Merusak birokrasi tata kelola pemerintahan di suatu daerah
- Merusak kaderisasi partai
- Menurut data ICW, sejak otonomi daerah sebanyak enam dari seluruh kepala daerah yang terjerat korupsi, diketahui berkaitan dengan dinasti politik. (Wahyono)
Model Dinasti Politik
Menurut data Kemendagri dan LIPI (2016), dinasti politik setidaknya telah menjangkiti sekitar 65 daerah di Indonesia.
![Pro Kontra Dinasti Politik di Indonesia]()
Tipologi Dinasti Politik
![Pro Kontra Dinasti Politik di Indonesia]()
Di sisi lain dinasti politik dianggap hal yang sah dalam sistem demokrasi. Benarkah demikian?
Sah secara hukum
- Harapan membatasi dinasti politik secara legal sempat hadir saat UU No 8/2015 lahir dan merevisi sejumlah aturan dalam UU No 1/2015 tentang Perppu No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.
- Dalam pasal 7 huruf r disebutkan bahwa calon kepala daerah tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Di bagian penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan konflik kepentingan adalah "tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak dan menantu kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan"
- Belakangan melalui proses judicial review, MK memutuskan bahwa aturan pembatasan “dinasti politik” inkonstitusional.
- Menurut MK, pasal tersebut merupakan aturan diskriminatif karena membatasi hak berpolitik warga negara
- Menurut MK persoalan dinasti politik bukan terletak pada aturan pembatasan, melainkan belum efektifnya pengawasan dalam penyelenggaraan pilkada khususnya yang melibatkan petahana.
Kontra Politik Dinasti
- Merusak demokrasi karena bisa menutup akses dan kesempatan bagi warga negara lain untuk memperoleh hak politik, terutama hak untuk dipilih.
- Merusak birokrasi tata kelola pemerintahan di suatu daerah
- Merusak kaderisasi partai
- Menurut data ICW, sejak otonomi daerah sebanyak enam dari seluruh kepala daerah yang terjerat korupsi, diketahui berkaitan dengan dinasti politik. (Wahyono)
Model Dinasti Politik
Menurut data Kemendagri dan LIPI (2016), dinasti politik setidaknya telah menjangkiti sekitar 65 daerah di Indonesia.
(poe)
