Gelar Rakor, JK Bahas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana di NTB
Rabu, 09 Januari 2019 - 19:00 WIB
Gelar Rakor, JK Bahas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana di NTB
A
A
A
JAKARTA - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah, didampingi Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalillah dan sejumlah kepala OPD Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Terbatas terkait Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di NTB dan Sulawesi Tengah, yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), di Kantornya, Jakarta. Rapat ini juga dihadiri Gubernur Sulteng beserta jajaran Pemprov Sulteng, yang melaporkan progres pemulihan bencana gempa dan tsunami di Palu-Donggala.
Gubernur dan Wagub NTB menghadap Wakil Presiden untuk melaporkan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa NTB. Hadir di rapat ini Menko Polhukam Wiranto, Menko PMK Puan Maharani, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro, Kepala BNPB Doni Monardo dan sejumlah pejabat di Kementerian dan Lembaga Negara terkait lainnya.
Dalam laporannya, Gubernur Zulkieflimansyah menyatakan, perlunya fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam membangun rumah warga terdampak bencana. Terutama jenis rumah yang harus dibangun beserta spesifikasinya.
"Perlu menjadi perhatian terkait jenis rumah yang dibangun. Kalau bisa Pemerintah Daerah diberikan fleksibilitas agar lebih banyak jenis rumah yang boleh dibangun," ungkap Gubernur di hadapan Wapres JK, Rabu (9/1/2019).
Gubernur mencontohkan, saat ini banyak masyarakat di NTB yang terdampak gempa, membangun rumah dengan bahan-bahan lokal. Seperti misalnya rumah berdinding anyaman bambu (bedek/gedek) yang menurut masyarakat NTB juga termasuk tahan gempa.
Sementara Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi menyampaikan sejumlah kendala lapangan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB. Pertama, terbatasnya jumlah fasilitator. Menurut Wagub, dana bantuan pemerintah pusat yang ditransfer ke daerah tidak dapat dicairkan atau mengendap jika jumlah fasilitator masih kurang.
"Saat ini, sekitar 44.000 rumah rusak berat di Kabupaten Lombok Utara. Sementara fasilitator hanya 100 orang. Maka, kami butuh 1.400 orang fasilitator lagi untuk pencairan dana bantuan," Jelas Ummi Rohmi, panggilan akrab Wagub NTB.
Hal kedua yang disampaikan Wagub NTB terkait pencairan dana yang dilakukan dua tahap. "Mohon jangan ada pencairan 50 persen-50 persen, sebab menyebabkan urusan administrasinya juga dua kali," pintanya kepada Wapres.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, sebagai Koordinator Penanganan gempa di NTB, melaporkan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa. Di antaranya terkait pendistribusian bantuan dana stimulan, pendataan Kelompok Masyarakat (Pokmas), Progres pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) dan permasalahan serta usulan tindak lanjut.
Menurut Menko PMK, dana yang sudah ditransfer ke Pemerintah Daerah sebesar 3,5 triliun. Sedangkan yang sudah ditransfer ke masyarakat sebesar 1,6 triliun. Sementara terkait pendataan Pokmas, Puan melaporkan, sampai saat ini, Pokmas yang sudah terbentuk mencapai 1.850 kelompok, mewakili 22.648 Kepala Keluarga (KK). Dari pokmas yang sudah terbentuk itu, yang sudah mendapat Surat Keputusan (SK) mencapai 1.530 Pokmas (19.274 KK). Kemudian, jumlah Pokmas yang sudah membuka rekening bank sekitar 1.154 Pokmas (15.201 KK). Sedangkan rekening yang terisi oleh dana sekitar 490 Pokmas atau sekitar 7.188 KK.
Mengenai progres pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG), Puan juga melaporkan minat masyarakat untuk membangun RISHA (Rumah Instan Sehat Sederhana) sebanyak 3.855 unit, RIKA (Rumah Instan Kayu) sebanyak 7.298 unit dan RIKO (Rumah Instan Konvensional) sebanyak 6.124 unit. Sementara yang masih dalam tahap proses membangun RISHA sebanyak 1.890 unit, RIKA 671 unit dan RIKO sebanyak 1.162 unit.
Hingga saat ini, total jumlah rumah tahan gempa yang sudah dibangun di masing-masing kabupaten/kota terdampak gempa NTB sebanyak 3.996 unit. Rinciannya, Lombok Barat 585 unit, Kabupaten Lombok Tengah 518 unit, Kabupaten Lombok Timur 934 unit, Lombok Utara 1.003 unit, Mataram 448 unit, Sumbawa 467 unit Dan Sumbawa Barat sebanyak 41 unit rumah.
JK memberikan arahan kepada Menteri dan Pimpinan Lembaga terkait untuk segara menambah fasilitator penanganan bencana, sehingga pembangunan Huntap (hunian tetap) di NTB dapat berjalan cepat dan lancar. Selain itu, Wapres JK juga meminta sejumlah lembaga seperti Kadin untuk menyiapkan fasilitas yang dapat menunjang pembangunan Huntap di NTB.
Gubernur dan Wagub NTB menghadap Wakil Presiden untuk melaporkan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa NTB. Hadir di rapat ini Menko Polhukam Wiranto, Menko PMK Puan Maharani, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro, Kepala BNPB Doni Monardo dan sejumlah pejabat di Kementerian dan Lembaga Negara terkait lainnya.
Dalam laporannya, Gubernur Zulkieflimansyah menyatakan, perlunya fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam membangun rumah warga terdampak bencana. Terutama jenis rumah yang harus dibangun beserta spesifikasinya.
"Perlu menjadi perhatian terkait jenis rumah yang dibangun. Kalau bisa Pemerintah Daerah diberikan fleksibilitas agar lebih banyak jenis rumah yang boleh dibangun," ungkap Gubernur di hadapan Wapres JK, Rabu (9/1/2019).
Gubernur mencontohkan, saat ini banyak masyarakat di NTB yang terdampak gempa, membangun rumah dengan bahan-bahan lokal. Seperti misalnya rumah berdinding anyaman bambu (bedek/gedek) yang menurut masyarakat NTB juga termasuk tahan gempa.
Sementara Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi menyampaikan sejumlah kendala lapangan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB. Pertama, terbatasnya jumlah fasilitator. Menurut Wagub, dana bantuan pemerintah pusat yang ditransfer ke daerah tidak dapat dicairkan atau mengendap jika jumlah fasilitator masih kurang.
"Saat ini, sekitar 44.000 rumah rusak berat di Kabupaten Lombok Utara. Sementara fasilitator hanya 100 orang. Maka, kami butuh 1.400 orang fasilitator lagi untuk pencairan dana bantuan," Jelas Ummi Rohmi, panggilan akrab Wagub NTB.
Hal kedua yang disampaikan Wagub NTB terkait pencairan dana yang dilakukan dua tahap. "Mohon jangan ada pencairan 50 persen-50 persen, sebab menyebabkan urusan administrasinya juga dua kali," pintanya kepada Wapres.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, sebagai Koordinator Penanganan gempa di NTB, melaporkan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa. Di antaranya terkait pendistribusian bantuan dana stimulan, pendataan Kelompok Masyarakat (Pokmas), Progres pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) dan permasalahan serta usulan tindak lanjut.
Menurut Menko PMK, dana yang sudah ditransfer ke Pemerintah Daerah sebesar 3,5 triliun. Sedangkan yang sudah ditransfer ke masyarakat sebesar 1,6 triliun. Sementara terkait pendataan Pokmas, Puan melaporkan, sampai saat ini, Pokmas yang sudah terbentuk mencapai 1.850 kelompok, mewakili 22.648 Kepala Keluarga (KK). Dari pokmas yang sudah terbentuk itu, yang sudah mendapat Surat Keputusan (SK) mencapai 1.530 Pokmas (19.274 KK). Kemudian, jumlah Pokmas yang sudah membuka rekening bank sekitar 1.154 Pokmas (15.201 KK). Sedangkan rekening yang terisi oleh dana sekitar 490 Pokmas atau sekitar 7.188 KK.
Mengenai progres pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG), Puan juga melaporkan minat masyarakat untuk membangun RISHA (Rumah Instan Sehat Sederhana) sebanyak 3.855 unit, RIKA (Rumah Instan Kayu) sebanyak 7.298 unit dan RIKO (Rumah Instan Konvensional) sebanyak 6.124 unit. Sementara yang masih dalam tahap proses membangun RISHA sebanyak 1.890 unit, RIKA 671 unit dan RIKO sebanyak 1.162 unit.
Hingga saat ini, total jumlah rumah tahan gempa yang sudah dibangun di masing-masing kabupaten/kota terdampak gempa NTB sebanyak 3.996 unit. Rinciannya, Lombok Barat 585 unit, Kabupaten Lombok Tengah 518 unit, Kabupaten Lombok Timur 934 unit, Lombok Utara 1.003 unit, Mataram 448 unit, Sumbawa 467 unit Dan Sumbawa Barat sebanyak 41 unit rumah.
JK memberikan arahan kepada Menteri dan Pimpinan Lembaga terkait untuk segara menambah fasilitator penanganan bencana, sehingga pembangunan Huntap (hunian tetap) di NTB dapat berjalan cepat dan lancar. Selain itu, Wapres JK juga meminta sejumlah lembaga seperti Kadin untuk menyiapkan fasilitas yang dapat menunjang pembangunan Huntap di NTB.
(maf)
