BMKG: Kami Sambut Baik Usulan Komisi V DPR
BMKG: Kami Sambut Baik Usulan Komisi V DPR
A
A
A
JAKARTA - Deputi Bidang Geofisika BMKG, Dr Muhammad Sadly, M.Eng mengatakan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofsika (BMKG) telah melakukan koordinasi dalam rangka penguatan dan pengembangan sistem informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami (Indonesia Tsunami Early Warning System/Ina-TEWS).
Sadly mengutarakan, untuk mendukung edukasi kepada masyarakat terkait kebencanaan gempa bumi dan tsunami guna mengurangi risiko dampak gempa bumi. BMKG bersama K/L terkait di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI telah mengajukan beberapa usulan kegiatan dalam pengurangan dampak risiko gempa bumi dan tsunami dengan anggaran sekitar Rp7 triliun. Namun, besaran ini belum pasti karena masih banyak kegiatan K/L yang belum mengajukan anggaran kegiatan mereka dalam hal edukasi publik terhadap kebencanaan.
"Kami menyambut baik atas usulan Anggota Komisi V DPR yang menyarankan agar pemerintah mengalokasi APBN sebesar Rp20 triliun untuk BMKG, seperti yang diutarakan Rendy Lamadjido, Anggota Komisi V DPR RI," ungkap Sadly dalam keterangan tertulisnya, Jumat 4 Januari 2019.
Sadly pun menjelaskan bahwa dirinya bersyukur apabila nantinya anggaran tersebut dapat mendukung BMKG, terutama dalam penguatan dan pengembangan InaTEWS. Mulai dari komponen hulu (upstream) sampai ke komponen hilir (downstream) untuk keselamatan masyarakat.
Sadly mengutarakan, untuk mendukung edukasi kepada masyarakat terkait kebencanaan gempa bumi dan tsunami guna mengurangi risiko dampak gempa bumi. BMKG bersama K/L terkait di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI telah mengajukan beberapa usulan kegiatan dalam pengurangan dampak risiko gempa bumi dan tsunami dengan anggaran sekitar Rp7 triliun. Namun, besaran ini belum pasti karena masih banyak kegiatan K/L yang belum mengajukan anggaran kegiatan mereka dalam hal edukasi publik terhadap kebencanaan.
"Kami menyambut baik atas usulan Anggota Komisi V DPR yang menyarankan agar pemerintah mengalokasi APBN sebesar Rp20 triliun untuk BMKG, seperti yang diutarakan Rendy Lamadjido, Anggota Komisi V DPR RI," ungkap Sadly dalam keterangan tertulisnya, Jumat 4 Januari 2019.
Sadly pun menjelaskan bahwa dirinya bersyukur apabila nantinya anggaran tersebut dapat mendukung BMKG, terutama dalam penguatan dan pengembangan InaTEWS. Mulai dari komponen hulu (upstream) sampai ke komponen hilir (downstream) untuk keselamatan masyarakat.
(mhd)
Explore More