TKN: Reforma Agraria Pemerintah Jokowi demi Keadilan Rakyat

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai telah melaksanakan reforma agraria melalui penataan aset dengan pemberian tanda bukti kepemilikan atau sertifikasi hak atas tanah dengan cara yang mudah dan murah.

Begitu pula penataan akses berupa sarana prasarana dalam penyediaan insfrastruktur, dukungan pasar, permodalan, tekhnokogi, pendampingan juga jadi prioritas utama. Termasuk penerbitan Perpres 86 2018 tentang Reforma Agraria yang menjamin pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah jadi bukti kuat komitmen Jokowi dalam Reforma Agraria.

Hal itu diungkapkan Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Maman Imanulhaq dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (4/1/2018).

“Saya meminta semua pihak untuk mendukung kebijakan pemerintah dan memberikan masukan agar program seperti sertifikasi tanah dan pemberian sertifat kepada masyarakat kebih masif, sistematis dan berdaya guna bagi kedaulatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Maman menyebut tiga tantangan berat yang dihadapi Jokowi ketika menjalankan kebijakannya. Tiga hal itu adalah validasi data, reformasi birokrasi, dan koordinasi antarlembaga dan kementeriaan.

Validasi data akan menjadikan program ini tepat sasaran. Reformasi birokrasi sangat dibutuhkan agar capaian program bisa segera dirasakan masyarakat dan Koordinasi perlu ditingkatkan sehingga sertifikasi bisa ditindaklanjuti dengab pemberdayaan ekonomi dan lain-lain.

“Dukungan dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk reforma agraria ini agar semua rakyat bisa memperoleh haknya dalam hal agraria ini," tuturnya.