Respons Menteri PUPR Sikapo Pejabat Ditjen Cipta Karya Kena OTT KPK
Respons Menteri PUPR Sikapo Pejabat Ditjen Cipta Karya Kena OTT KPK
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini berlangsung di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono membenarkan adanya OTT KPK di lingkungan Kemen PUPR. Dia mengaku mendapat informasi dari Inspektur Jenderal (Irjen) Cipta Karya Kemen PUPR, saat tiba di Bandara.
“Memang ada pegawai PU yang terkena OTT di bidang proyek air minum. Siapa dan apa saya belum tahu. Saya dikabari di pesawat tadi,” kata Hadi di Kemen PUPR, Jumat (28/12/2018) malam.
Menteri PUPR mengaku belum mendapat informasi detail terkait OTT KPK. Namun, informasi yang didapat operasi senyap KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Basuki juga mengaku belum tahu OTT KPK terkait proyek air minum yang di mana. Pasalnya, kata dia, proyek Cipta Karya hingga saat ini ada puluhan pekerjaan.
“Proyek Cipta Karya Air Minum yang sekarang ini dikerjakan oleh PUPR, tapi belum tahu sama sekali. Di Pejompongan itu SPAM. Tapi di mana proyeknya saya belum dapat,” ucap dia.
Menurut dia, Kementerian PUPR menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Basuki juga mengatakan, dirinya akan melihat terlebih dahulu konstruksi perkara yang menyeret anak buahnya sebelum kementerian memberikan bantuan hukum.
“Kita lihat dulu bantuan hukum, memang ada Biro Hukum. Kalau lihat perkara yang disurvei KPK, memang banyak di pengadaan. Ini logika, sistem pengadaan barang dan jasa pasti kompetisi antar penyedia jasa. Bukan menuduh tapi itu logika, pasti ada di situ. Ada yang multiyear ada yang masih lelang,” ucap Basuki.
Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono membenarkan adanya OTT KPK di lingkungan Kemen PUPR. Dia mengaku mendapat informasi dari Inspektur Jenderal (Irjen) Cipta Karya Kemen PUPR, saat tiba di Bandara.
“Memang ada pegawai PU yang terkena OTT di bidang proyek air minum. Siapa dan apa saya belum tahu. Saya dikabari di pesawat tadi,” kata Hadi di Kemen PUPR, Jumat (28/12/2018) malam.
Menteri PUPR mengaku belum mendapat informasi detail terkait OTT KPK. Namun, informasi yang didapat operasi senyap KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Basuki juga mengaku belum tahu OTT KPK terkait proyek air minum yang di mana. Pasalnya, kata dia, proyek Cipta Karya hingga saat ini ada puluhan pekerjaan.
“Proyek Cipta Karya Air Minum yang sekarang ini dikerjakan oleh PUPR, tapi belum tahu sama sekali. Di Pejompongan itu SPAM. Tapi di mana proyeknya saya belum dapat,” ucap dia.
Menurut dia, Kementerian PUPR menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Basuki juga mengatakan, dirinya akan melihat terlebih dahulu konstruksi perkara yang menyeret anak buahnya sebelum kementerian memberikan bantuan hukum.
“Kita lihat dulu bantuan hukum, memang ada Biro Hukum. Kalau lihat perkara yang disurvei KPK, memang banyak di pengadaan. Ini logika, sistem pengadaan barang dan jasa pasti kompetisi antar penyedia jasa. Bukan menuduh tapi itu logika, pasti ada di situ. Ada yang multiyear ada yang masih lelang,” ucap Basuki.
(dam)
Explore More