22 Alat Deteksi Tsunami Tidak Aktif
22 Alat Deteksi Tsunami Tidak Aktif
A
A
A
JAKARTA - Kebutuhan alat deteksi dini tsunami termasuk sirine tsunami sudah begitu mendesak mengingat wilayah Indonesia yang rawan tsunami. Apalagi, alat-alat deteksi tsunami yang ada sudah tidak beroperasi lagi.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengungkapkan, Indonesia memiliki 22 alat deteksi tsunami (Buoy) tersebut sejak 2008. Namun, alat-alat tersebut sudah tidak aktif lagi sejak 2012.
”Dulu Indonesia memiliki jaringan tsunami sebanyak 22 buoy tsunami. Yang dibangun oleh Indonesia ada 8 unit, Jerman 10 unit, Malaysia 2 unit, dan Amerika Serikat 2 unit. Buoy tsunami itu dibuat sejak 2008, sudah tidak beroperasi lagi sejak 2012,” ungkap Sutopo di Graha BNPB, Jakarta kemarin.
Sutopo mengungkapkan, adanya aksi vandalisme serta terbatasnya biaya pemeliharaan dan operasi membuat buoy tsunami itu menjadi tidak berfungsi. Kondisi itu tentu saja menyulitkan petugas untuk memastikan apakah tsunami benar terjadi di lautan atau tidak.
”Saat ini kita hanya mengandalkan 5 buoy tsunami milik internasional di sekitar wilayah Indonesia, yaitu 1 unit di barat Aceh (milik India), 1 unit di Laut Andaman (milik Thailand), 2 unit di selatan Sumba dekat Australia (milik Australia), dan 1 unit lagi di utara Papua (milik AS),” jelas Sutopo.
Dia menegaskan, sebagian besar kerusakan buoy tsunami tersebut karena aksi vandalisme serta tidak adanya biaya operasi dan pemeliharaan. Menurutnya, buoy tsunami di lautan banyak yang dirusak oleh oknum. Misalnya buoy yang dipasang di Laut Banda (April 2009), namun pada September 2009 rusak dan hanyut ke utara Sulawesi.
“Saya pernah bertanya kepada BPPT tentang berapa harga satu unit buoy kalau dibeli dari Amerika. Ternyata, harganya Rp7,8 miliar. Sementara kalau kita bikin sendiri, 1 unit hanya Rp4 miliar. Ya, kalau kita butuh sekitar 25 unit untuk seluruh wilayah Indonesia, untuk buoy saja minimal butuh Rp100 miliar,” ungkap Sutopo.
Dia juga menjelaskan bahwa dalam InaTEWS (Indonesia Tsunami Early Warning System), buoy tsunami hanya menjadi salah satu bagian dari peringatan dini tsunami. Tanpa buoy tsunami, peringatan dini tsunami (EWS) tetap berjalan karena peringatan dini tsunami berdasarkan permodelan yang dibangkitkan dari jaringan seismik gempa yang terdeteksi.
Menurut Sutopo, 2-5 menit setelah gempa, InaTEWS/BMKG langsung memberikan peringatan dini secara luas kepada masyarakat sesuai alur peringatan dini tsunami. Sistem ini telah berjalan dengan baik, apalagi kalau ada buoy, pasti akan bertambah baik. Sebab, buoy ada untuk memastikan bahwa tsunami menerjang lautan sebelum pantai. Idealnya dalam tsunami early warning system, semua komponen itu tersedia baik dari hulu maupun hilir. Namun, tentu itu memerlukan peralatan dan biaya operasional cukup besar setiap tahunnya.
Buoy tsunami hanya untuk meyakinkan bahwa tsunami terdeteksi di lautan sebelum menerjang pantai. Saat tsunami sudah menerjang pantai, tinggi tsunami terdeteksi dari alat/jaringan pasang-surut dan GPS di pantai.
Sutopo juga mengatakan bahwa Indonesia saat ini memerlukan 1.000 unit sirine tsunami. Sementara sirine tsunami dari BMKG saat ini hanya ada 52 unit, jadi masih kurang 948 unit. Apalagi, dengan wilayah Indonesia yang rawan tsunami, sejak 1629 hingga sekarang tercatat ada 177 kejadian bencana besar dan kecil.
Sebelumnya, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati telah memerintahkan jajarannya untuk mengecek dan mengganti semua alat peringatan dini tsunami yang rusak. Dia juga mengatakan telah mengajukan banyak alat untuk memperbaiki kerusakan dan ketidakberfungsian alat pendeteksi tsunami tersebut. Di antaranya, alat monitoring cuaca.
”Kami mengajukan alat untuk sensor deteksi, baik gempa dan tsunami, baik monitoring cuaca, baik cuaca penerbangan ataupun cuaca maritim. Ada juga seismometer dan radar tsunami. Kami juga mengusulkan penambahan kabel laut, sensor gempa dan tsunami dasar laut,” tegasnya. (Binti Mufarida)
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengungkapkan, Indonesia memiliki 22 alat deteksi tsunami (Buoy) tersebut sejak 2008. Namun, alat-alat tersebut sudah tidak aktif lagi sejak 2012.
”Dulu Indonesia memiliki jaringan tsunami sebanyak 22 buoy tsunami. Yang dibangun oleh Indonesia ada 8 unit, Jerman 10 unit, Malaysia 2 unit, dan Amerika Serikat 2 unit. Buoy tsunami itu dibuat sejak 2008, sudah tidak beroperasi lagi sejak 2012,” ungkap Sutopo di Graha BNPB, Jakarta kemarin.
Sutopo mengungkapkan, adanya aksi vandalisme serta terbatasnya biaya pemeliharaan dan operasi membuat buoy tsunami itu menjadi tidak berfungsi. Kondisi itu tentu saja menyulitkan petugas untuk memastikan apakah tsunami benar terjadi di lautan atau tidak.
”Saat ini kita hanya mengandalkan 5 buoy tsunami milik internasional di sekitar wilayah Indonesia, yaitu 1 unit di barat Aceh (milik India), 1 unit di Laut Andaman (milik Thailand), 2 unit di selatan Sumba dekat Australia (milik Australia), dan 1 unit lagi di utara Papua (milik AS),” jelas Sutopo.
Dia menegaskan, sebagian besar kerusakan buoy tsunami tersebut karena aksi vandalisme serta tidak adanya biaya operasi dan pemeliharaan. Menurutnya, buoy tsunami di lautan banyak yang dirusak oleh oknum. Misalnya buoy yang dipasang di Laut Banda (April 2009), namun pada September 2009 rusak dan hanyut ke utara Sulawesi.
“Saya pernah bertanya kepada BPPT tentang berapa harga satu unit buoy kalau dibeli dari Amerika. Ternyata, harganya Rp7,8 miliar. Sementara kalau kita bikin sendiri, 1 unit hanya Rp4 miliar. Ya, kalau kita butuh sekitar 25 unit untuk seluruh wilayah Indonesia, untuk buoy saja minimal butuh Rp100 miliar,” ungkap Sutopo.
Dia juga menjelaskan bahwa dalam InaTEWS (Indonesia Tsunami Early Warning System), buoy tsunami hanya menjadi salah satu bagian dari peringatan dini tsunami. Tanpa buoy tsunami, peringatan dini tsunami (EWS) tetap berjalan karena peringatan dini tsunami berdasarkan permodelan yang dibangkitkan dari jaringan seismik gempa yang terdeteksi.
Menurut Sutopo, 2-5 menit setelah gempa, InaTEWS/BMKG langsung memberikan peringatan dini secara luas kepada masyarakat sesuai alur peringatan dini tsunami. Sistem ini telah berjalan dengan baik, apalagi kalau ada buoy, pasti akan bertambah baik. Sebab, buoy ada untuk memastikan bahwa tsunami menerjang lautan sebelum pantai. Idealnya dalam tsunami early warning system, semua komponen itu tersedia baik dari hulu maupun hilir. Namun, tentu itu memerlukan peralatan dan biaya operasional cukup besar setiap tahunnya.
Buoy tsunami hanya untuk meyakinkan bahwa tsunami terdeteksi di lautan sebelum menerjang pantai. Saat tsunami sudah menerjang pantai, tinggi tsunami terdeteksi dari alat/jaringan pasang-surut dan GPS di pantai.
Sutopo juga mengatakan bahwa Indonesia saat ini memerlukan 1.000 unit sirine tsunami. Sementara sirine tsunami dari BMKG saat ini hanya ada 52 unit, jadi masih kurang 948 unit. Apalagi, dengan wilayah Indonesia yang rawan tsunami, sejak 1629 hingga sekarang tercatat ada 177 kejadian bencana besar dan kecil.
Sebelumnya, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati telah memerintahkan jajarannya untuk mengecek dan mengganti semua alat peringatan dini tsunami yang rusak. Dia juga mengatakan telah mengajukan banyak alat untuk memperbaiki kerusakan dan ketidakberfungsian alat pendeteksi tsunami tersebut. Di antaranya, alat monitoring cuaca.
”Kami mengajukan alat untuk sensor deteksi, baik gempa dan tsunami, baik monitoring cuaca, baik cuaca penerbangan ataupun cuaca maritim. Ada juga seismometer dan radar tsunami. Kami juga mengusulkan penambahan kabel laut, sensor gempa dan tsunami dasar laut,” tegasnya. (Binti Mufarida)
(nfl)
Explore More