TKN Jokowi Komentari Pernyataan SBY Soal Jangan Mengganggu

Minggu, 23 Desember 2018 - 16:24 WIB
TKN Jokowi Komentari...
TKN Jokowi Komentari Pernyataan SBY Soal Jangan Mengganggu
A A A
JAKARTA - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menganggap pertemuan yang dilakukan Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) baik.

"Saat itu kami menanggapi sebagai hal yang positif karena setiap partai setiap calon pasti melakukan langkah-langkah konsolidasi," ujar Hasto di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Sabtu 22 Desember 2018.

Sayang menurut Hasto, pertemuan tersebut tercederai karena pernyataan SBY yang menyebut istilah adanya yang 'mengganggu' hubungan Demokrat dan Gerindra. Dalam hal ini, Hasto menanggapi bahwa seluruh partai politik mempunyai kedaulatan yang diatur dalam undang-undang dan kontitusi.

"Sehingga tidak ada satu pihak manapun yang boleh mengganggu partai politik lain yang secara sah diakui oleh undang-undang," kata Hasto.

(Baca juga: SBY Sebut Tolong Kami Jangan Diganggu)


Dilanjutkan Hasto, parpol memiliki hak untuk berserikat dan berkumpul. Karenanya, setiap pemimpin harus menyampaikan narasi politik yang membangun dan tidak melontarkan kecurigaan antar anak bangsa.

Selaku Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto mengaku sangat sangat berharap, meski parpol berbeda pilihan ada yang berada di barisan pemerintah dan di luar pemerintahan namun seluruh parpol memiliki tugas dan kontribusi terhadap pembangunan bangsa.

Menurutnya, ketika PDIP berada di luar pemerimtahan selama 10 tahun pun dalam sebuah keyakinan bahwa menjadi partai di luar pemerintahan juga sehat di dalam demokrasi untuk memberikan alternatif kebijakan-kebijakan dan tugas di luar pemerintahan itu juga tugas patriotik.

"Karena itulah check and balance tercipta di situ. Alternatif kebijakan tercipta bagi rakyat, sehingga sebaiknya di antara kita tidak saling mencurigai ada yang mengganggu atau ada yang tidak. Kalau ada yang diganggu laporkan ikutin proses hukum, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik melalui kedewasaan kita di dalam berpolitik itu sendiri," tandasnya.
(maf)
Berita Terkait
Survei: 67,8% Publik...
Survei: 67,8% Publik Puas terhadap Kinerja Jokowi-Maruf
Pemerintah Diimbau Antisipasi...
Pemerintah Diimbau Antisipasi Gimik Politik Terkait Dana Stimulus UMKM
Staf Khusus Presiden...
Staf Khusus Presiden Surati Camat, Natalius Pigai: Ada Vandalisme Moral
Jejak Reshuffle Kabinet...
Jejak Reshuffle Kabinet Era Jokowi-Ma'ruf Amin
Maruf Amin Beberkan...
Ma'ruf Amin Beberkan Kunci Harmonis dengan Jokowi
Jokowi Harus Respons...
Jokowi Harus Respons Soal Perombakan Kabinet di Tengah Pandemi Corona
Berita Terkini
DPR Targetkan RUU Perampasan...
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung Dibahas dan Disahkan Tahun Ini
Siap Hadapi Persidangan,...
Siap Hadapi Persidangan, Gus Yaqut: Ungkap Mana yang Benar dan Salah
Kemendukbangga Perkuat...
Kemendukbangga Perkuat Sinergi Pusat-Daerah untuk Bonus Demografi dan Penurunan Stunting
Akan Atur Royalti Dalam...
Akan Atur Royalti Dalam UU, Baleg DPR: Karya Jurnalistik juga Miliki Hak Cipta
HNSI Nilai Kebijakan...
HNSI Nilai Kebijakan BBM Khusus Nelayan Bukti Keberpihakan Presiden Prabowo
Dakwaan dr Tifa dan...
Dakwaan dr Tifa dan Batas Negara Memidanakan Pendapat di Dialog Televisi
Infografis
6 Jenderal Bintang 4...
6 Jenderal Bintang 4 AS Ini Pernah Peringatkan Trump soal Risiko Perang Melawan Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved