TKN Jokowi Komentari Pernyataan SBY Soal Jangan Mengganggu
TKN Jokowi Komentari Pernyataan SBY Soal Jangan Mengganggu
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menganggap pertemuan yang dilakukan Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) baik.
"Saat itu kami menanggapi sebagai hal yang positif karena setiap partai setiap calon pasti melakukan langkah-langkah konsolidasi," ujar Hasto di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Sabtu 22 Desember 2018.
Sayang menurut Hasto, pertemuan tersebut tercederai karena pernyataan SBY yang menyebut istilah adanya yang 'mengganggu' hubungan Demokrat dan Gerindra. Dalam hal ini, Hasto menanggapi bahwa seluruh partai politik mempunyai kedaulatan yang diatur dalam undang-undang dan kontitusi.
"Sehingga tidak ada satu pihak manapun yang boleh mengganggu partai politik lain yang secara sah diakui oleh undang-undang," kata Hasto.
(Baca juga: SBY Sebut Tolong Kami Jangan Diganggu)
Dilanjutkan Hasto, parpol memiliki hak untuk berserikat dan berkumpul. Karenanya, setiap pemimpin harus menyampaikan narasi politik yang membangun dan tidak melontarkan kecurigaan antar anak bangsa.
Selaku Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto mengaku sangat sangat berharap, meski parpol berbeda pilihan ada yang berada di barisan pemerintah dan di luar pemerintahan namun seluruh parpol memiliki tugas dan kontribusi terhadap pembangunan bangsa.
Menurutnya, ketika PDIP berada di luar pemerimtahan selama 10 tahun pun dalam sebuah keyakinan bahwa menjadi partai di luar pemerintahan juga sehat di dalam demokrasi untuk memberikan alternatif kebijakan-kebijakan dan tugas di luar pemerintahan itu juga tugas patriotik.
"Karena itulah check and balance tercipta di situ. Alternatif kebijakan tercipta bagi rakyat, sehingga sebaiknya di antara kita tidak saling mencurigai ada yang mengganggu atau ada yang tidak. Kalau ada yang diganggu laporkan ikutin proses hukum, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik melalui kedewasaan kita di dalam berpolitik itu sendiri," tandasnya.
"Saat itu kami menanggapi sebagai hal yang positif karena setiap partai setiap calon pasti melakukan langkah-langkah konsolidasi," ujar Hasto di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Sabtu 22 Desember 2018.
Sayang menurut Hasto, pertemuan tersebut tercederai karena pernyataan SBY yang menyebut istilah adanya yang 'mengganggu' hubungan Demokrat dan Gerindra. Dalam hal ini, Hasto menanggapi bahwa seluruh partai politik mempunyai kedaulatan yang diatur dalam undang-undang dan kontitusi.
"Sehingga tidak ada satu pihak manapun yang boleh mengganggu partai politik lain yang secara sah diakui oleh undang-undang," kata Hasto.
(Baca juga: SBY Sebut Tolong Kami Jangan Diganggu)
Dilanjutkan Hasto, parpol memiliki hak untuk berserikat dan berkumpul. Karenanya, setiap pemimpin harus menyampaikan narasi politik yang membangun dan tidak melontarkan kecurigaan antar anak bangsa.
Selaku Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto mengaku sangat sangat berharap, meski parpol berbeda pilihan ada yang berada di barisan pemerintah dan di luar pemerintahan namun seluruh parpol memiliki tugas dan kontribusi terhadap pembangunan bangsa.
Menurutnya, ketika PDIP berada di luar pemerimtahan selama 10 tahun pun dalam sebuah keyakinan bahwa menjadi partai di luar pemerintahan juga sehat di dalam demokrasi untuk memberikan alternatif kebijakan-kebijakan dan tugas di luar pemerintahan itu juga tugas patriotik.
"Karena itulah check and balance tercipta di situ. Alternatif kebijakan tercipta bagi rakyat, sehingga sebaiknya di antara kita tidak saling mencurigai ada yang mengganggu atau ada yang tidak. Kalau ada yang diganggu laporkan ikutin proses hukum, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik melalui kedewasaan kita di dalam berpolitik itu sendiri," tandasnya.
(maf)
Explore More