DPR Kecam Sikap Diskriminatif Pemerintah China Terhadap Muslim Uighur
Sabtu, 22 Desember 2018 - 11:27 WIB
DPR Kecam Sikap Diskriminatif Pemerintah China Terhadap Muslim Uighur
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Al Masyhari mengecam sikap pemerintah China yang menerapkan kebijakan diskriminatif dan pelabelan negatif terhadap etnik minoritas Muslim di Xinjiang.
Abdul ingin ada penelusuran fakta atas berita adanya pembatasan kelahiran etnik minoritas Muslim di Xinjiang yang berlangsung sejak 2014. Demikian pula dengan kebijakan yang dibungkus agenda memerangi terorisme.
“Apabila benar, maka ini menunjukkan pemerintah China terkesan mencap teroris terhadap etnik Uighur dan Muslim,” ujar Abdul saat dihubungi SINDOnews.com, Sabtu (22/12/2018).
Kharis juga menginginkan klarifikasi berita tentang adanya pelanggaran terhadap hak mendapatkan kesetaraan perlakuan sebagai warga negara bagi muslim Uighur.
Pada 2015, kata dia, Xinjiang juga telah menggandakan pembayaran bagi pasangan Uighur yang memiliki anak lebih rendah dari kuota mereka sebesar 6.000 yuan atau USD 950. Etnik Tiongkok Han dipaksa pindah ke Xinjiang sejak 1776.
Menurut sensus dari awal abad, sekitar 19,75 persen penduduk Xinjiang adalah Uighur. Namun berdasar Human Rights Watch (HRW), di awal reformasi ekonomi Tiongkok pada 1978, setelah pemaksaan KB, jumlah penduduk Uighur anjlok menjadi 42 persen. (Baca: Pemerintah Diminta Galang Bantuan Dunia Selamatkan Muslim Uighur )
“Apabila benar telah terjadi penindasan terhadap Uighur, diskriminasi etnik, kontrol yang menindas atas praktik beribadah serta upaya sistematis pemiskinan dan pengangguran yang terus berlangsung di Xinjiang, ini semua layak dikecam dunia," tuturnya.
Abdul ingin ada penelusuran fakta atas berita adanya pembatasan kelahiran etnik minoritas Muslim di Xinjiang yang berlangsung sejak 2014. Demikian pula dengan kebijakan yang dibungkus agenda memerangi terorisme.
“Apabila benar, maka ini menunjukkan pemerintah China terkesan mencap teroris terhadap etnik Uighur dan Muslim,” ujar Abdul saat dihubungi SINDOnews.com, Sabtu (22/12/2018).
Kharis juga menginginkan klarifikasi berita tentang adanya pelanggaran terhadap hak mendapatkan kesetaraan perlakuan sebagai warga negara bagi muslim Uighur.
Pada 2015, kata dia, Xinjiang juga telah menggandakan pembayaran bagi pasangan Uighur yang memiliki anak lebih rendah dari kuota mereka sebesar 6.000 yuan atau USD 950. Etnik Tiongkok Han dipaksa pindah ke Xinjiang sejak 1776.
Menurut sensus dari awal abad, sekitar 19,75 persen penduduk Xinjiang adalah Uighur. Namun berdasar Human Rights Watch (HRW), di awal reformasi ekonomi Tiongkok pada 1978, setelah pemaksaan KB, jumlah penduduk Uighur anjlok menjadi 42 persen. (Baca: Pemerintah Diminta Galang Bantuan Dunia Selamatkan Muslim Uighur )
“Apabila benar telah terjadi penindasan terhadap Uighur, diskriminasi etnik, kontrol yang menindas atas praktik beribadah serta upaya sistematis pemiskinan dan pengangguran yang terus berlangsung di Xinjiang, ini semua layak dikecam dunia," tuturnya.
(ysw)
