Pemerintah Diminta Galang Bantuan Dunia Selamatkan Muslim Uighur
Jum'at, 21 Desember 2018 - 21:12 WIB
Pemerintah Diminta Galang Bantuan Dunia Selamatkan Muslim Uighur
A
A
A
JAKARTA - Laporan Amnesty Internasional menyebutkan, sekitar satu juta penduduk Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, Tiongkok, mengalami penyiksaan dan tidak diketahui nasibnya ketika dimasukkan ke "kamp pendidikan ulang". Berbagai laporan lainnya memperkuat temuan tersebut.
Atas aksi kekerasa tersebut, Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (Masika ICMI) mengutuk segala bentuk intimidasi dan tindakan kekerasan terhadap umat Muslim di Uighur.
"Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Pemerintah agar mengambil tindakan diplomatik dan berperan aktif," kata Ketua Umum Masika ICMI Ferry Kurnia Rizkiansyah melalui pesan elektronik yang diterima SINDOnews, Jumat (21/12/2018).
Salah satunya dengan meminta bantuan negara peserta Organisasi Konferensi Islam (OKI) atau organisasi dunia lainnya, untuk menggalang bantuan bagi etnis Uighur agar terbebas dari pelanggaran HAM.
ICMI juga mendororong Pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi kerja sama strategis dengan Tiongkok, hingga pemerintah Tiongkok menyatakan Muslim Etnis Uighur bebas dari kekerasan dan pelanggaran HAM.
"Kami juga mendesak Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia agar memberikan penjelasan resmi perihal situasi dan kondisi yang sebenarnya terjadi di Xinjiang, agar tidak menimbulkan polemik dan kegelisahan tak pasti di tengah masyarakat Indonesia," pungkasnya.
Atas aksi kekerasa tersebut, Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (Masika ICMI) mengutuk segala bentuk intimidasi dan tindakan kekerasan terhadap umat Muslim di Uighur.
"Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Pemerintah agar mengambil tindakan diplomatik dan berperan aktif," kata Ketua Umum Masika ICMI Ferry Kurnia Rizkiansyah melalui pesan elektronik yang diterima SINDOnews, Jumat (21/12/2018).
Salah satunya dengan meminta bantuan negara peserta Organisasi Konferensi Islam (OKI) atau organisasi dunia lainnya, untuk menggalang bantuan bagi etnis Uighur agar terbebas dari pelanggaran HAM.
ICMI juga mendororong Pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi kerja sama strategis dengan Tiongkok, hingga pemerintah Tiongkok menyatakan Muslim Etnis Uighur bebas dari kekerasan dan pelanggaran HAM.
"Kami juga mendesak Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia agar memberikan penjelasan resmi perihal situasi dan kondisi yang sebenarnya terjadi di Xinjiang, agar tidak menimbulkan polemik dan kegelisahan tak pasti di tengah masyarakat Indonesia," pungkasnya.
(pur)
