Penindasan Muslim Uighur, Pemerintah Diminta Bersikap

JAKARTA - Koordinator Tionghoa Anti Korupsi Lieus Sungkharisma mengharapkan, pemerintahan Indonesia harus tanggap terkait dengan kasus penindasan terhadap umat muslim Uighur di Xianjiang, China.

Pernyataan itu disampaikan Lieus usai menghadiri aksi menyuarakan kebebasan umat Muslim Uighur, di depan Kedutaan Besar (Kedubes) China, Jalan Mega Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan, Jumat (21/12/2018).

"Jadi kita harus mengingatkan dan kebenarannya. Kalau enggak ada sikap dari pemerintah itu menyakitkan umat Islam yang ada di Indonesia. Walaupun saya bukan Muslim, kalau ini saya konsen. Harus disuarakan, tidak boleh kita diamkan," kata Lieus.

Lieus juga mendesak pemerintah Indonesia memanggil Dubes China, untuk menjelaskan kepada publik kondisi yang sebenarnya mengenai gambar dan video yang tersebar ke publik.

"Kalau perlu meminta untuk investigasi, itu yang baru kita umat Islam, rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila merasa ikut menjaga perdamaian dunia," jelasnya.

Dirinya yang tidak menganut islam, merasa terpanggil untuk mengikuti aksi bela umat Muslim Uighur. Karena menurutnya aksi tersebut merupakan panggilan jiwa dan harus disuarakan.

"Bukan karena agama saya bukan Islam terus saya enggak peduli, salah. Itu harus kita suarakan. Ini menyangkut kewibawaan negara kita. Kalau rakyat merasa ada ketidakadilan, harusnya pemerintah sangat cepat. Harusnya pemerintah duluan," pungkasnya.