Penindasan terhadap Muslim Uighur Layak Dikecam Dunia
Kamis, 20 Desember 2018 - 12:31 WIB
Penindasan terhadap Muslim Uighur Layak Dikecam Dunia
A
A
A
JAKARTA - Tindakan Pemerintah Cina terhadap etnis Uighur di negara itu dinilai layak dikecam dunia. Hal tersebut jika Pemerintah China terbukti menindas muslim Uighur tersebut.
"Apabila benar telah terjadi penindasan terhadap Uighur, diskriminasi etnik, kontrol yang menindas atas praktik beribadah, serta upaya sistematis pemiskinan dan pengangguran yang terus berlangsung di Xinjiang, ini semua layak dikecam dunia," tutur Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Al Masyhari dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/12/2018).
Menurut dia, kabar yang kerap beredar sejak tahun 2014 bahwa memakai jilbab di ruang publik, termasuk di kendaraan umum dan ketika menikah dengan upacara agama dilarang dan didenda sebesar 353 dolar, perlu diklarifikasi.
Dia pun ingin mengklarifikasi apakah warga di sana yang tidau minum alkohol, tidak merokok atau tidak mau makan makanan nonhalal dikategorikan radikal dalam definisi Pemerintah Cina.
"Apabila benar demikian, Pemerintah China layak segera mengoreksi kebijakan yang telah melanggar prinsip hak asasi manusia tersebut," ucap politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Dia pun berpendapat, Indonesia perlu melakukan upaya diplomatik terkait kebijakan yang telah berlangsung bertahun-tahun tanpa koreksi tersebut.
"Pemerintah RI harus mendesak Pemerintah RRC untuk mengizinkan Tim Pencari Fakta Independen untuk melakukan pencarian fakta terhadap dugaan pelanggaran HAM berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Xinjiang terhadap etnis Uighur," katanya.
"Apabila benar telah terjadi penindasan terhadap Uighur, diskriminasi etnik, kontrol yang menindas atas praktik beribadah, serta upaya sistematis pemiskinan dan pengangguran yang terus berlangsung di Xinjiang, ini semua layak dikecam dunia," tutur Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Al Masyhari dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/12/2018).
Menurut dia, kabar yang kerap beredar sejak tahun 2014 bahwa memakai jilbab di ruang publik, termasuk di kendaraan umum dan ketika menikah dengan upacara agama dilarang dan didenda sebesar 353 dolar, perlu diklarifikasi.
Dia pun ingin mengklarifikasi apakah warga di sana yang tidau minum alkohol, tidak merokok atau tidak mau makan makanan nonhalal dikategorikan radikal dalam definisi Pemerintah Cina.
"Apabila benar demikian, Pemerintah China layak segera mengoreksi kebijakan yang telah melanggar prinsip hak asasi manusia tersebut," ucap politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Dia pun berpendapat, Indonesia perlu melakukan upaya diplomatik terkait kebijakan yang telah berlangsung bertahun-tahun tanpa koreksi tersebut.
"Pemerintah RI harus mendesak Pemerintah RRC untuk mengizinkan Tim Pencari Fakta Independen untuk melakukan pencarian fakta terhadap dugaan pelanggaran HAM berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Xinjiang terhadap etnis Uighur," katanya.
(dam)
