Travel Warning Australia ke Indonesia Berlebihan dan Terburu-buru
Senin, 17 Desember 2018 - 16:48 WIB
Travel Warning Australia ke Indonesia Berlebihan dan Terburu-buru
A
A
A
JAKARTA - Australia telah mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Imbas dari kebijakan tersebut, Pemerintah Australia menerbitkan anjuran kewaspadaan (travel warning) bagi warga negaranya yang berkunjung ke Indonesia.
Pertimbangannya dimungkinkan ada demonstrasi akibat ketidakpuasan terhadap sikap Australia. Dengan adanya peringatan ini, dapat disimpulkan bahwa Australia, diwakili PM Scott Morrison, mengambil sikap secara sadar dan terencana. (Baca juga: Australia Keluarkan Travel Warning ke Indonesia )
Di sisi lain, kebijakan tersebut juga ambigu karena hanya sebatas mengakui tanpa memindahkan Kantor Kedutaan Besar mereka dari Tel Aviv, sikap yang oleh oposisi dianggap tak perlu. “Karena status Yerusalem nantinya akan ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung, yaitu Palestina, Israel, dan badan-badan dunia,” kata Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Partai Perindo, Wibowo Hadiwardoyo dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Senin (17/12/2018).
Terlepas apakah nanti akan ada banyak demonstrasi di Indonesia, Partai Perindo menyayangkan sikap pemerintah Australia yang terkesan terburu-buru. Travel warning untuk Indonesia itu dinilai berlebihan. “Selama ini situasi aman-aman saja, dan bila ada demonstrasipun tidak pernah menyasar orang per orang melainkan institusi. Wilayah Indonesia juga sangat luas, sedangkan demonstrasi hanya terkonsentrasi di beberapa kawasan tertentu,” ujarnya.
Wibowo berharap travel warning tersebut segera dicabut agar tidak mengganggu sektor pariwisata Indonesia. Apalagi jika sampai mengganggu hubungan bertetangga yang sudah terjalin baik selama ini.
Pertimbangannya dimungkinkan ada demonstrasi akibat ketidakpuasan terhadap sikap Australia. Dengan adanya peringatan ini, dapat disimpulkan bahwa Australia, diwakili PM Scott Morrison, mengambil sikap secara sadar dan terencana. (Baca juga: Australia Keluarkan Travel Warning ke Indonesia )
Di sisi lain, kebijakan tersebut juga ambigu karena hanya sebatas mengakui tanpa memindahkan Kantor Kedutaan Besar mereka dari Tel Aviv, sikap yang oleh oposisi dianggap tak perlu. “Karena status Yerusalem nantinya akan ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung, yaitu Palestina, Israel, dan badan-badan dunia,” kata Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Partai Perindo, Wibowo Hadiwardoyo dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Senin (17/12/2018).
Terlepas apakah nanti akan ada banyak demonstrasi di Indonesia, Partai Perindo menyayangkan sikap pemerintah Australia yang terkesan terburu-buru. Travel warning untuk Indonesia itu dinilai berlebihan. “Selama ini situasi aman-aman saja, dan bila ada demonstrasipun tidak pernah menyasar orang per orang melainkan institusi. Wilayah Indonesia juga sangat luas, sedangkan demonstrasi hanya terkonsentrasi di beberapa kawasan tertentu,” ujarnya.
Wibowo berharap travel warning tersebut segera dicabut agar tidak mengganggu sektor pariwisata Indonesia. Apalagi jika sampai mengganggu hubungan bertetangga yang sudah terjalin baik selama ini.
(poe)
