Butuh 5-10 Tahun Agar Kawasan Perbatasan Indonesia Lebih Baik
A
A
A
JAKARTA - Permasalahan mendasar pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia adalah pengamanan, pengembangan kawasan serta penetapan garis batas baik darat maupun laut. Hal ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan stakeholder terkait.
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Robert Simbolon mengatakan, pemerintahan Indonesia butuh paling tidak 5-10 tahun untuk dapat mengelola daerah perbatasan dengan baik. Lima tahun pertama melengkapi menyediakan kebutuhan dasarnya. (Baca juga: Bersinggungan dengan 10 Negara, Ini Pentingnya Mengelola Perbatasan RI )“Lima tahun berikutnya untuk memparipurnakan bagaimana supaya infratruktur yang sudah kita bangun itu fungsional," kata Robert dalam media gathering BNPP bekerja sama dengan KORAN SINDO dan SINDOnews dengan tema "Pengelolaan dan Pembangunan Kawasan Perbatasan Secara Terpadu" di Hong Kong Cafe, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/12/2018).
Masalah mendasar lainnya di perbatasan yakni fasilitas kesehatan. Misalnya, hanya karena sakit flu atau demam saja mereka harus ke negara tetangga dan hal itu membuat devisa negara Indonesia terbuang percuma.
"Ngapain capek-capek warga negara kita kerja dapat uang gaji bulanan honorarium tambahan tapi begitu dia demam sedikit harus nyebrang ke negara tetangga. Ayo kita atasi dulu yang begini-gini gitu lho," ujarnya.
Lambatnya menyiapkan infrastruktur inilah, lanjut Robert, yang membuat wilayah perbatasan Indonesia belum bisa berkembang pesat. "Kita harus mengakhiri ini itu aja yang penting. Jadikan perbatasan negara sebagai lokus di mana daya saing nasional kita ada," tuturnya.
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Robert Simbolon mengatakan, pemerintahan Indonesia butuh paling tidak 5-10 tahun untuk dapat mengelola daerah perbatasan dengan baik. Lima tahun pertama melengkapi menyediakan kebutuhan dasarnya. (Baca juga: Bersinggungan dengan 10 Negara, Ini Pentingnya Mengelola Perbatasan RI )“Lima tahun berikutnya untuk memparipurnakan bagaimana supaya infratruktur yang sudah kita bangun itu fungsional," kata Robert dalam media gathering BNPP bekerja sama dengan KORAN SINDO dan SINDOnews dengan tema "Pengelolaan dan Pembangunan Kawasan Perbatasan Secara Terpadu" di Hong Kong Cafe, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/12/2018).
Masalah mendasar lainnya di perbatasan yakni fasilitas kesehatan. Misalnya, hanya karena sakit flu atau demam saja mereka harus ke negara tetangga dan hal itu membuat devisa negara Indonesia terbuang percuma.
"Ngapain capek-capek warga negara kita kerja dapat uang gaji bulanan honorarium tambahan tapi begitu dia demam sedikit harus nyebrang ke negara tetangga. Ayo kita atasi dulu yang begini-gini gitu lho," ujarnya.
Lambatnya menyiapkan infrastruktur inilah, lanjut Robert, yang membuat wilayah perbatasan Indonesia belum bisa berkembang pesat. "Kita harus mengakhiri ini itu aja yang penting. Jadikan perbatasan negara sebagai lokus di mana daya saing nasional kita ada," tuturnya.
(poe)