Hari Antikorupsi, Kinerja KPK Dinilai Sudah Berjalan Baik
Senin, 10 Desember 2018 - 10:20 WIB
Hari Antikorupsi, Kinerja KPK Dinilai Sudah Berjalan Baik
A
A
A
JAKARTA - Pengananan kasus tindak pidana korupsi pada tahun ini dinilai sudah cukup membaik. Khususnya, penananan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penilaian itu disampaikan pakar hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menanggapi Hari Antikorupsi Sedunia.
"Secara umum penanganan korupsi sudah baik dalam pengertian ditangani secara serius sejak dibuatnya lembaga khusus untuk menangani korupsi ini, yaitu KPK," ujar Fickar kepada SINDOnews, Senin (10/12/2018).
Dia pun mengingatkan kembali peran KPK sebagai lembaga independen yang lahir karena tidak efektifnya kinerja kepolisian dan kejaksaan ketika itu.
"Agar tidak ada keengganan, ewuh pakewuh (sungkan) dalam bekerja, KPK diletakkan sebagai lembaga penegakan hukum independen, tidak di bawah eksekutif atau presiden," katanya.
Menurut dia, independensi menjadi penting mengingat tugas dan kewenangan KPK adalah menjerat pelaku korupsi yang salah satunya adalah penegak hukum, dan kasus korupsi di atas Rp1 miliar, serta kasus-kasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat.
"Dalam kiprahnya, KPK telah sukses melaksanakan kewenangannya meski juga setiap periode tergantung juga pada varian siapa komisionernya. Operasi tangkap tangan adalah modal KPK untuk mengatasi masalah pembuktian perbuatan tindak pidana korupsi," ujarnya.
Penilaian itu disampaikan pakar hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menanggapi Hari Antikorupsi Sedunia.
"Secara umum penanganan korupsi sudah baik dalam pengertian ditangani secara serius sejak dibuatnya lembaga khusus untuk menangani korupsi ini, yaitu KPK," ujar Fickar kepada SINDOnews, Senin (10/12/2018).
Dia pun mengingatkan kembali peran KPK sebagai lembaga independen yang lahir karena tidak efektifnya kinerja kepolisian dan kejaksaan ketika itu.
"Agar tidak ada keengganan, ewuh pakewuh (sungkan) dalam bekerja, KPK diletakkan sebagai lembaga penegakan hukum independen, tidak di bawah eksekutif atau presiden," katanya.
Menurut dia, independensi menjadi penting mengingat tugas dan kewenangan KPK adalah menjerat pelaku korupsi yang salah satunya adalah penegak hukum, dan kasus korupsi di atas Rp1 miliar, serta kasus-kasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat.
"Dalam kiprahnya, KPK telah sukses melaksanakan kewenangannya meski juga setiap periode tergantung juga pada varian siapa komisionernya. Operasi tangkap tangan adalah modal KPK untuk mengatasi masalah pembuktian perbuatan tindak pidana korupsi," ujarnya.
(dam)
