KPK Sebut Perlu Pendekatan Agama untuk Berantas Korupsi
Minggu, 09 Desember 2018 - 17:09 WIB
KPK Sebut Perlu Pendekatan Agama untuk Berantas Korupsi
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif, mengatakan tugas pemberantasan korupsi tidak boleh hanya mengandalkan peran KPK, kejaksaan, dan kepolisian saja.
Menurutnya Laode, pemerintah dan juga masyarakat juga perlu dalam memberantas korupsi. Termasuk pencegahan korupsi melalui pendekatan agama juga sangat diperlukan.
Karena kata Laode, mencegah perilaku korupsi menggunakan pendekatan agama, semisal pemahaman, pengamalan, dan doktrinasi agama, lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan penegakan hukum.
"Jadi pencegahan itu juga termasuk dengan ustadz. Kita bekerja sama dengan Muhammdiyah, NU, Gereja Katolik dan Protestan dan pemuka agama," ujar Laode saat diskusi di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/12/2018).
Laode pun mencontohkan kasus korupsi pengadaan Al-Quran yang terjadi di Kementerian Agama pada APBN-P 2011 dan APBN 2012. Kasus korupsi yang melibatkan beberapa nama sebagai tersangka, mulai dari Zulkarnaen Djabbar, Dendy Prasetia, Ahmad Jauhari bahkan hingga Fahd El Fouz alias Fahd A Rafqi merugikan keuangan negara sekira Rp14 miliar.
"Tetapi perlu juga kita catat, kalau Alquran saja sudah dikorupsi, gimana coba? Uang haji dikorupsi, Al-Quran dikorupsi, uang masjid banyak yang dikorupsi. Untung itu syahadat enggak ada uangnya, kalau ada uangnya juga mungkin (dikorupsi)," ungkapnya.
Oleh karena itu, Laode menegaskan, untuk menumpas korupsi tidak cukup hanya pencegahan saja, tapi juga perlu diciptakan sistem yang baik untuk masyrakat maupun pemerintahan
"Makanya kita selalu push e-planning, e-budgeting, dan e-catalog di daerah, lokal, dan provinsi, supaya tidak terulang lagi," pungkasnya.
Menurutnya Laode, pemerintah dan juga masyarakat juga perlu dalam memberantas korupsi. Termasuk pencegahan korupsi melalui pendekatan agama juga sangat diperlukan.
Karena kata Laode, mencegah perilaku korupsi menggunakan pendekatan agama, semisal pemahaman, pengamalan, dan doktrinasi agama, lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan penegakan hukum.
"Jadi pencegahan itu juga termasuk dengan ustadz. Kita bekerja sama dengan Muhammdiyah, NU, Gereja Katolik dan Protestan dan pemuka agama," ujar Laode saat diskusi di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/12/2018).
Laode pun mencontohkan kasus korupsi pengadaan Al-Quran yang terjadi di Kementerian Agama pada APBN-P 2011 dan APBN 2012. Kasus korupsi yang melibatkan beberapa nama sebagai tersangka, mulai dari Zulkarnaen Djabbar, Dendy Prasetia, Ahmad Jauhari bahkan hingga Fahd El Fouz alias Fahd A Rafqi merugikan keuangan negara sekira Rp14 miliar.
"Tetapi perlu juga kita catat, kalau Alquran saja sudah dikorupsi, gimana coba? Uang haji dikorupsi, Al-Quran dikorupsi, uang masjid banyak yang dikorupsi. Untung itu syahadat enggak ada uangnya, kalau ada uangnya juga mungkin (dikorupsi)," ungkapnya.
Oleh karena itu, Laode menegaskan, untuk menumpas korupsi tidak cukup hanya pencegahan saja, tapi juga perlu diciptakan sistem yang baik untuk masyrakat maupun pemerintahan
"Makanya kita selalu push e-planning, e-budgeting, dan e-catalog di daerah, lokal, dan provinsi, supaya tidak terulang lagi," pungkasnya.
(maf)
