KPK Beri Perhatian Khusus Terkait Pembangunan di Era Jokowi-JK
Minggu, 09 Desember 2018 - 14:28 WIB
KPK Beri Perhatian Khusus Terkait Pembangunan di Era Jokowi-JK
A
A
A
JAKARTA - Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), telah digencarkan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.
Hasilnya ini dinilai sejalan dengan banyaknya infrastruktur yang dibangun, dan memudahkan masyarakat dalam menjalin konektivitas seperti pembangunan jalan bebas hambatan atau jalan tol.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjelaskan, pertumbuhan infrastruktur di Indonesia menyentuh angka Rp4.000 triliun lebih. Hal itu menjadi perhatian khusus bagi KPK untuk mengawal setiap prosesnya agar dapat mencegah terjadinya tindakan korupsi.
"Karena sangat besar maka KPK punya perhatian khusus, salah satunya kita mulai kawal melalui proses penawarannya, mulai planning. Berharap planning dan budgettingnya bisa menggunakan e-planning dan e-budgeting," jelas Laode dalam dialog urban Suropati Syndicate di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (9/12/2018).
Lalu perhatian khusus yang kedua, kata Laode, KPK melakukan kajian khusus tentang proyek-proyek Infrastruktur. Namun masih ada permasalahan umum yakni regulasi yang menjadi payung hukum misal dari subsektor transportasi.
"Belum ada keterkaitan antara tata transportasi nasional, tata transportasi wilayah dan tata transportasi lokal, jadi itu ada banyak," jelas Laode.
Selain itu, lanjut Laode masih adanya conflict of interest antara pengusaha dan pemerintah yang masih menjadi perhatian KPK. Dan hal ini, menurut KPK yang masih menjadi permasalahan yang mengakar.
"Ini enggak bagus, dia (pemerintah) yang ketok palunya, dia juga yang ingin dikerjakan oleh perusahannya, yang begini-begini itu terjadi bukan cuma di parlemen dan terjadi juga di eksekutif," tuturnya.
Hasilnya ini dinilai sejalan dengan banyaknya infrastruktur yang dibangun, dan memudahkan masyarakat dalam menjalin konektivitas seperti pembangunan jalan bebas hambatan atau jalan tol.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjelaskan, pertumbuhan infrastruktur di Indonesia menyentuh angka Rp4.000 triliun lebih. Hal itu menjadi perhatian khusus bagi KPK untuk mengawal setiap prosesnya agar dapat mencegah terjadinya tindakan korupsi.
"Karena sangat besar maka KPK punya perhatian khusus, salah satunya kita mulai kawal melalui proses penawarannya, mulai planning. Berharap planning dan budgettingnya bisa menggunakan e-planning dan e-budgeting," jelas Laode dalam dialog urban Suropati Syndicate di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (9/12/2018).
Lalu perhatian khusus yang kedua, kata Laode, KPK melakukan kajian khusus tentang proyek-proyek Infrastruktur. Namun masih ada permasalahan umum yakni regulasi yang menjadi payung hukum misal dari subsektor transportasi.
"Belum ada keterkaitan antara tata transportasi nasional, tata transportasi wilayah dan tata transportasi lokal, jadi itu ada banyak," jelas Laode.
Selain itu, lanjut Laode masih adanya conflict of interest antara pengusaha dan pemerintah yang masih menjadi perhatian KPK. Dan hal ini, menurut KPK yang masih menjadi permasalahan yang mengakar.
"Ini enggak bagus, dia (pemerintah) yang ketok palunya, dia juga yang ingin dikerjakan oleh perusahannya, yang begini-begini itu terjadi bukan cuma di parlemen dan terjadi juga di eksekutif," tuturnya.
(maf)
