PPAD Sarankan Penanganan GSB OPM Diserahkan kepada TNI
Jum'at, 07 Desember 2018 - 12:44 WIB
PPAD Sarankan Penanganan GSB OPM Diserahkan kepada TNI
A
A
A
JAKARTA - Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) menyebut penanganan terhadap Gerombolan Separatis Bersenjata Organisasi Papua Merdeka
(GSB OPM) sepatutnya diserahkan kepada TNI sebagai pengendali utama dibantu oleh Polri dalam hal penegakan hukumnya.
Ketua Umum PPAD, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri menjelaskan pihaknya mendorong agar penanganan penembakan karyawan PT Istaka Karya diserahkan kepada TNI. Pasalnya TNI memiliki operasi yang dilakukan secara terukur berdasarkan Hukum Humaniter dan Azas Operasi Lawan Gerilya.
"Dengan mengutamakan upaya perlindungan terhadap semua masyarakat sipil yang ada di Papua, terutama di daerah-daerah yang dinilai rawan ancaman bersenjata," ujar Kiki dalam jumpa pers di Aula PPAD, Jakarta, Jumat (7/12/2018).
Kiki mengungkapkan bahwa akar masalah dalam peristiwa di Kabupaten Nduga, Papua ini adalah keadilan sosial. Karena itu pihaknya mendorong pemerintah untuk menangani masalah Papua secara terpadu dan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan.
"Filosofi yang secara prinsip harus dipegang adalah 'Memenangkan Hati dan Pikiran Rakyat Papua'," tutur Kiki.
Selain itu pihaknya juga mendorong pemerintah untuk melaksanakan investigasi dan evaluasi secara menyeluruh komprehensif. Menyangkut masalah menajemen operasi TNI-Polri (sistem intelijen, taktis, koordinasi, teritorial, logistik), pembangunan daerah, hak-hak adat, serta hal-hal yang terkait dengan kearifan lokal.
"Kami juga mendorong pemerintah untuk mendayagunakan Satuan Zeni TNI dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang dinilai rawan gangguan GSB-OPM," tuturnya.
(GSB OPM) sepatutnya diserahkan kepada TNI sebagai pengendali utama dibantu oleh Polri dalam hal penegakan hukumnya.
Ketua Umum PPAD, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri menjelaskan pihaknya mendorong agar penanganan penembakan karyawan PT Istaka Karya diserahkan kepada TNI. Pasalnya TNI memiliki operasi yang dilakukan secara terukur berdasarkan Hukum Humaniter dan Azas Operasi Lawan Gerilya.
"Dengan mengutamakan upaya perlindungan terhadap semua masyarakat sipil yang ada di Papua, terutama di daerah-daerah yang dinilai rawan ancaman bersenjata," ujar Kiki dalam jumpa pers di Aula PPAD, Jakarta, Jumat (7/12/2018).
Kiki mengungkapkan bahwa akar masalah dalam peristiwa di Kabupaten Nduga, Papua ini adalah keadilan sosial. Karena itu pihaknya mendorong pemerintah untuk menangani masalah Papua secara terpadu dan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan.
"Filosofi yang secara prinsip harus dipegang adalah 'Memenangkan Hati dan Pikiran Rakyat Papua'," tutur Kiki.
Selain itu pihaknya juga mendorong pemerintah untuk melaksanakan investigasi dan evaluasi secara menyeluruh komprehensif. Menyangkut masalah menajemen operasi TNI-Polri (sistem intelijen, taktis, koordinasi, teritorial, logistik), pembangunan daerah, hak-hak adat, serta hal-hal yang terkait dengan kearifan lokal.
"Kami juga mendorong pemerintah untuk mendayagunakan Satuan Zeni TNI dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang dinilai rawan gangguan GSB-OPM," tuturnya.
(kri)
