Muhammadiyah Sesalkan dan Prihatin 31 Pekerja Terbunuh di Papua
Selasa, 04 Desember 2018 - 19:53 WIB
Muhammadiyah Sesalkan dan Prihatin 31 Pekerja Terbunuh di Papua
A
A
A
JAKARTA - Persyarikatan Muhammadiyah prihatin dan menyesalkan pembantaian 31 pekerja yang sedang membangun Jembatan Habema-Mugi di Kabupaten Nduga, Papua oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB).
"Muhammadiyah menyesalkan dan prihatin dengan terjadinya kembali kekerasan di Papua," kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti dalam keterangan tertulis yang dikirimkan ke SINDOnews, Selasa (4/12/2018).
Menurutnya, persoalan di Papua memang sangat kompleks. Banyak kepentingan lokal, nasional, dan internasional yang ikut bermain dalam permasalahan di wilayah paling timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tersebut.
Karena itu, penyelesaian masalah di Papua tidak bisa sepotong-sepotong tapi harus komprehensif. Pemerintah, kata Abdul Mu'ti, sebaiknya tidak hanya melakukan pendekatan militer dalam mengatasi persoalan di Papua.
Namun perlu juga melalui pendekatan dialog, sosial, dan politik. "Semua pihak dan kelompok kepentingan di Papua perlu duduk bersama, baik antara pemerintah, TNI/Polri, tokoh agama, tokoh politik, dan tokoh masyarakat," ucapnya.
"Muhammadiyah menyesalkan dan prihatin dengan terjadinya kembali kekerasan di Papua," kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti dalam keterangan tertulis yang dikirimkan ke SINDOnews, Selasa (4/12/2018).
Menurutnya, persoalan di Papua memang sangat kompleks. Banyak kepentingan lokal, nasional, dan internasional yang ikut bermain dalam permasalahan di wilayah paling timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tersebut.
Karena itu, penyelesaian masalah di Papua tidak bisa sepotong-sepotong tapi harus komprehensif. Pemerintah, kata Abdul Mu'ti, sebaiknya tidak hanya melakukan pendekatan militer dalam mengatasi persoalan di Papua.
Namun perlu juga melalui pendekatan dialog, sosial, dan politik. "Semua pihak dan kelompok kepentingan di Papua perlu duduk bersama, baik antara pemerintah, TNI/Polri, tokoh agama, tokoh politik, dan tokoh masyarakat," ucapnya.
(maf)
