Apa Sikap Politik PDIP di Pemerintahan Prabowo? Puan: Kita Lihat Besok

Sabtu, 25 Mei 2024 - 21:23 WIB
loading...
Apa Sikap Politik PDIP di Pemerintahan Prabowo? Puan: Kita Lihat Besok
Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan keterangan kepada media di sela-sela pelaksanaan Rakernas yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Sabtu (25/5/2024). FOTO/MPI/FELLDY UTAMA
A A A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) belum menentukan posisi yang akan diambil pada periode pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberi sinyal bahwa keputusan akan diambil dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP di Ancol.

"Kita lihat besok (hasil Rakernas V PDIP)," kata Puan di sela-sela pelaksanaan Rakernas yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Sabtu (25/5/2024).

Saat ini, kata Puan, peserta Rakernas yang terdiri dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) masih terus melakukan pembahasan dalam rangka mempertimbangkan sikap PDIP.



"Sikap politik nantinya akan diserahkan kepada Ketua Umum," kata Ketua DPR itu.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan dengan tegas saat ini dirinya menjadi seorang provokator demi kebenaran dan keadilan. Dalam pidato politik di pembukaan Rakernas V PDIP, Megawati mengajak kepada seluruh kadernya untuk tetap berani melawan ketidakadilan.
"Berani apa tidak? takut apa tidak? berani apa tidak? takut apa tidak? berani apa tidak? takut apa tidak?" tanya Megawati disambut gemuruh ribuan kader PDIP yang hadir di Rakernas V PDIP yang digelar di Beach City International Stadium, Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Presiden ke-5 RI itu menyadari sikap untuk melawan ketidakadilan akan ditentang sejumlah pihak dengan mengatakan bahwa sikap tersebut sebagai bentuk provokasi.



"Nanti katanya saya 'Bu Mega provokator'. Iya, saya sekarang provokator. Demi kebenaran dan keadilan," ujarnya menegaskan.

Pada Pemilu 2024, kata Megawati, telah terjadi anomali ketika kecurangan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dibilang tak terjadi. Bahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim tak terjadi kecurangan selama kontestasi.

"Anomali itu tidak bisa diprediksi, bisa terjadi seperti begitu saja, meledak begitu, begitu. Nah akibat apa? Kecurangan secara struktur, sistematis, dan masif, yang disebut TSM," tuturnya.
(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1912 seconds (0.1#10.140)
pixels