Airlangga Ingatkan Elite Parpol Jangan Bikin Situasi Makin Panas
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengimbau semua elite partai politik (parpol) agar tidak membuat situasi semakin memanas menjelang Pemilu 2019.
Airlangga meminta parpol untuk membangun optimisme publik dengan melakukan berbagai kegiatan positif.
"Mari kita terus bangun narasi politik optimisme, bukan narasi pesimis, politik yang mampu membangun harapan bukan kecemasan buat rakyat," ujar Airlangga di Jakarta, Sabtu (1/12/2018).
Hal itu disampaikannya menanggapi saling serang parpol yang membawa-bawa nama Presiden kedua Indonesia Soeharto atau Orde Baru (Orba).
Menurut Airlangga, pernyataan saling serang antara pihak koalisi dan oposisi yang tajam saat ini bukan sikap politik yang patut.
Menteri Perindustrian itu menjelaskan, sejal awal koalisi pemerintah selalu menjalankan kampanye positif. Kendati demikian, pihaknya akan menjawab jika ada kampanye negatif terhadap keberhasilan pemerintah.
“Partai politik sepatutnya selalu menjawab dengan kebaikan jika ada kampanye negatif dari pihak yang tidak puas dengan establish pemerintah saat ini,” kata mantan anggota DPR ini.
Dia pun meminta para kader Partai Golkar untuk selalu konsisten mengedepankan empat program pro-rakyat dalam kerja-kerjanya menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.
Empat program prorakyat itu menjadi tagline utama Partai Golkar untuk merebut kemenangan Pileg dan Pilpres 2019, yakni harga sembako murah, lapangan pekerjaan, rumah terjangkau, dan revolusi industri 4.0.
Dia pun menekankan kepada kader Partai Golkar tentang semangat pendiri bangsa untuk memerdekakan Indonesia adalah semangat cinta persatuan.
“Karena itu, ayo semuanya menerapkan politik yang membangun persatuan bukan perpecahan," tuturnya.
Adapun saling serang itu berawal dari pernyataan Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah yang menyebut Soeharto sebagai guru korupsi.Partai Berkarya atau partai besutan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto pun protes, bahkan mengancam melaporkan ke kepolisian.
Polemik ini ditanggapi Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni yang menyebut Soeharto merupakan simbol korupsi kolusi nepotisme (KKN).
Airlangga meminta parpol untuk membangun optimisme publik dengan melakukan berbagai kegiatan positif.
"Mari kita terus bangun narasi politik optimisme, bukan narasi pesimis, politik yang mampu membangun harapan bukan kecemasan buat rakyat," ujar Airlangga di Jakarta, Sabtu (1/12/2018).
Hal itu disampaikannya menanggapi saling serang parpol yang membawa-bawa nama Presiden kedua Indonesia Soeharto atau Orde Baru (Orba).
Menurut Airlangga, pernyataan saling serang antara pihak koalisi dan oposisi yang tajam saat ini bukan sikap politik yang patut.
Menteri Perindustrian itu menjelaskan, sejal awal koalisi pemerintah selalu menjalankan kampanye positif. Kendati demikian, pihaknya akan menjawab jika ada kampanye negatif terhadap keberhasilan pemerintah.
“Partai politik sepatutnya selalu menjawab dengan kebaikan jika ada kampanye negatif dari pihak yang tidak puas dengan establish pemerintah saat ini,” kata mantan anggota DPR ini.
Dia pun meminta para kader Partai Golkar untuk selalu konsisten mengedepankan empat program pro-rakyat dalam kerja-kerjanya menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.
Empat program prorakyat itu menjadi tagline utama Partai Golkar untuk merebut kemenangan Pileg dan Pilpres 2019, yakni harga sembako murah, lapangan pekerjaan, rumah terjangkau, dan revolusi industri 4.0.
Dia pun menekankan kepada kader Partai Golkar tentang semangat pendiri bangsa untuk memerdekakan Indonesia adalah semangat cinta persatuan.
“Karena itu, ayo semuanya menerapkan politik yang membangun persatuan bukan perpecahan," tuturnya.
Adapun saling serang itu berawal dari pernyataan Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah yang menyebut Soeharto sebagai guru korupsi.Partai Berkarya atau partai besutan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto pun protes, bahkan mengancam melaporkan ke kepolisian.
Polemik ini ditanggapi Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni yang menyebut Soeharto merupakan simbol korupsi kolusi nepotisme (KKN).
(dam)