Pemerintah Diminta Serius Ciptakan Lapangan Kerja
Pemerintah Diminta Serius Ciptakan Lapangan Kerja
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah perlu segera menyiapkan program jangka pendek maupun jangka panjang secara lebih serius, untuk meningkatkan ekspor produk barang dan jasa. Peningkatan nilai eksport barang dan jasa selain mencegah terjadinya defisit transaksi berjalan seperti yang terjadi pada triwulan III tahun 2018 ini, juga untuk menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan pertambahan cadangan devisa negara yang pada akhirnya akan membawa kemajuan ekonomi bangsa dan negara Indonesia di masa depan.
Program peningkatan ekspor bagi pemerintah sebaiknya jangan hanya jangka pendek melainkan juga jangka panjang untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain itu pemerintah juga harus sungguh-sungguh melakukan pengendalian impor. Program tersebut bukan hanya serius disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tapi juga harus diimplementasikan secara sungguh sungguh oleh jajaran dibawahnya. kebijakan ini harus segera direalisasikan oleh aparat di bawah Presiden, agar dunia usaha merasakan bahwa pemerintah secara sungguh-sungguh mengawal regulasi yg sudah dibuat.
Hal tersebut mengemuka dalam acara diskusi publik yang mengambil tema, “Mendorong Keseriusan Pemerintah Meningkatkan Eksport Untuk Indonesia yang Lebih Baik,” yang diadakan Public Trust Institut, Minggu (25/11) di Jakarta. Hadir sebagai pembicara Dosen Laboratorium Statistik P3M Universitas Indonesia (UI) Andy Azisi Amin, dan dosen Kebijakan Publik Administrasi Bisnis Institut STIAMI Eman Sulaeman Nasim.
“Kita ini negara yang populasinya terbanyak ke 4 setelah Tiongkok, India dan Amerika. Kalau transaksi berjalannya terus mengalami defisit, itu berarti lebih banyak import. Meski pun defisit transaski berjalan saat ini belum terlalu berbahaya namun bila terjadi terus menerus dan kita banyak bergantung kepada negara lain itu menjadi sangat berbahaya,” papar Andy Azisi Amin.
Di tempat yang sama, dosen kebijakan publik Institut STIAMI Eman Sulaeman Nasim, mendukung program pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang akan merubah defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan dengan cara meningkatkan ekspor yang harus lebih besar dari pada import. Agar nilai ekspor lebih besar akan dilakukan upaya menyiapkan produk-produk yang berkualitas termasuk dari sisi desain dan kemasan. Serta diversifikasi pasar. Namun program Presiden tersebut tidak cukup hanya diucapkan presiden namun harus diimplementasikan oleh jajaran dibawahnya.
“Selama ini, program Presiden sudah cukup baik. Pernyataannya juga cukup menggembirakan dan memberikan harapan yang sangat positip bagi rakyat Indonesia. Namun implementasi dilapangan, sering kali jauh dari kenyataan. Ini juga yang membuat Presiden Jokowi tidak sabar atas kinerja aparat dibawahnya. Jadi program Presiden Joko Widodo harusnya didukung dengan kerja keras oleh aparat dibawahnya, selain menteri, Dirjen, juga direktur di setiap kementrian termasuk oleh para kepala daerah baik gubernur, Bupati maupun wali kota serta para kepala dinas,” papar Eman Sulaeman Nasim.
Program peningkatan ekspor bagi pemerintah sebaiknya jangan hanya jangka pendek melainkan juga jangka panjang untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain itu pemerintah juga harus sungguh-sungguh melakukan pengendalian impor. Program tersebut bukan hanya serius disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tapi juga harus diimplementasikan secara sungguh sungguh oleh jajaran dibawahnya. kebijakan ini harus segera direalisasikan oleh aparat di bawah Presiden, agar dunia usaha merasakan bahwa pemerintah secara sungguh-sungguh mengawal regulasi yg sudah dibuat.
Hal tersebut mengemuka dalam acara diskusi publik yang mengambil tema, “Mendorong Keseriusan Pemerintah Meningkatkan Eksport Untuk Indonesia yang Lebih Baik,” yang diadakan Public Trust Institut, Minggu (25/11) di Jakarta. Hadir sebagai pembicara Dosen Laboratorium Statistik P3M Universitas Indonesia (UI) Andy Azisi Amin, dan dosen Kebijakan Publik Administrasi Bisnis Institut STIAMI Eman Sulaeman Nasim.
“Kita ini negara yang populasinya terbanyak ke 4 setelah Tiongkok, India dan Amerika. Kalau transaksi berjalannya terus mengalami defisit, itu berarti lebih banyak import. Meski pun defisit transaski berjalan saat ini belum terlalu berbahaya namun bila terjadi terus menerus dan kita banyak bergantung kepada negara lain itu menjadi sangat berbahaya,” papar Andy Azisi Amin.
Di tempat yang sama, dosen kebijakan publik Institut STIAMI Eman Sulaeman Nasim, mendukung program pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang akan merubah defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan dengan cara meningkatkan ekspor yang harus lebih besar dari pada import. Agar nilai ekspor lebih besar akan dilakukan upaya menyiapkan produk-produk yang berkualitas termasuk dari sisi desain dan kemasan. Serta diversifikasi pasar. Namun program Presiden tersebut tidak cukup hanya diucapkan presiden namun harus diimplementasikan oleh jajaran dibawahnya.
“Selama ini, program Presiden sudah cukup baik. Pernyataannya juga cukup menggembirakan dan memberikan harapan yang sangat positip bagi rakyat Indonesia. Namun implementasi dilapangan, sering kali jauh dari kenyataan. Ini juga yang membuat Presiden Jokowi tidak sabar atas kinerja aparat dibawahnya. Jadi program Presiden Joko Widodo harusnya didukung dengan kerja keras oleh aparat dibawahnya, selain menteri, Dirjen, juga direktur di setiap kementrian termasuk oleh para kepala daerah baik gubernur, Bupati maupun wali kota serta para kepala dinas,” papar Eman Sulaeman Nasim.
(pur)
Explore More