Era Demokrasi, Tidak Mungkin Otoritarianisme Orde Baru Terulang
Era Demokrasi, Tidak Mungkin Otoritarianisme Orde Baru Terulang
A
A
A
JAKARTA - Politisi yang ingin mengembalikan Indonesia seperti zaman Orde Baru dinilai tidak tepat. Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar menganggap, kampanye politis Partai Berkarya, Titiek Soeharto yang menginginkan zaman Orde Baru kembali membuktikan pedagang politik di Indonesia sedang sakit.
"Kalau ada yang mau balik ke zaman Soeharto atau mau mempraktikkan otoritarianisme gaya baru, menurut saya memang pedagang politik di Indonesia sedang sakit," kata Haris Azhar dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Kamis (22/11/2018).
Zaman Soeharto, kata dia, tidak akan bisa terulang. "Dan sudah tidak mungkin kalau menurut saya. Itu romantisme saja. Tapi, bahwa otoritarianisme bisa selalu terjadi," ujar mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ini.
Menurut dia, jika ada deal politik soal pencabutan TAP MPR XI/1998 di koalisi Pilpres, maka tetap harus diwaspadai. Karena Orde Baru terbukti otoriter dan korup. Secara prosedur, kata Haris, setidaknya membutuhkam dua hal yakni pertama rapat tahunan MPR dan kedua, ada proses rapat ad hoc dalam rapat tahunan itu yang mencabut.
"Tapi apa dasar situasinya untuk mencabut TAP MPR XI/1998? Sejauh ini tidak ada. Tidak bisa polarisasi politik dijadikan dasar, karena jadi debat lagi dalam MPR yang nantinya terdiri dari dua kubu," lanjutnya.
Dia menganggap, saat musim politik tiba seperti sekarang ini banyak politikus maupun petinggi partai berbicara ngawur. "Hari begini banyak orang bicara ngawur, termasuk si Titiek Soeharto itu. Bicara tapi tidak pernah berimajinasi soal praktik dan dampaknya. Cuma modal duit dan channel aja komentar soal hukum," tuturnya.
Sementara, semangat reformasi itu satu di antara catatan sejarah lainnya. Jika situasi saat ini masih kurang baik, tidak bisa sekadar mengacu ke era Orde Baru. "Akal sehat harus tetap diberlakukan," tandasnya.
Wakil Sekjen Partai Demokrat, Rachland Nashidik juga mempertanyakan sikap Koalisi Capres Prabowo akan melanjutkan program Orde Baru seperti yang disampaikan Titik Soeharto. Partai Demokrat tidak mungkin mendukung kebijakan otoriter. "Ya tidak mungkin kalau dari segi otoriterisme. Saya kira bagaimana mau dibangkitkan dalam demokrasi sekarang ini," katanya.
Rachland mengaku tidak mengetahui program zaman Orde Baru mana yang mau dilanjutkan Prabowo. Ia malah kebingungan bagaimana program Orde Baru itu dilanjutkan. "Ya biarin aja (Titiek) mau ngomong apa. Bagaimana caranya (melanjutkan Orba)? Zaman Orba enggak ada demokrasi langsung, bagaimana caranya?" ujarnya.
Menurutnya, apa yang disampaikan Titiek merupakan pernyataan elektoral saja. Karena bisa saja ada yang masih loyal dan merindukan gaya pemerintahan Presiden Soeharto. Oleh karenanya, Titiek mengeluarkan pernyataan kontroversial tersebut. "Ini elektoral saja. Mereka berpikir barangkali masih ada pendukungnya Pak Harto mau diambil," sebutnya.
"Kalau ada yang mau balik ke zaman Soeharto atau mau mempraktikkan otoritarianisme gaya baru, menurut saya memang pedagang politik di Indonesia sedang sakit," kata Haris Azhar dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Kamis (22/11/2018).
Zaman Soeharto, kata dia, tidak akan bisa terulang. "Dan sudah tidak mungkin kalau menurut saya. Itu romantisme saja. Tapi, bahwa otoritarianisme bisa selalu terjadi," ujar mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ini.
Menurut dia, jika ada deal politik soal pencabutan TAP MPR XI/1998 di koalisi Pilpres, maka tetap harus diwaspadai. Karena Orde Baru terbukti otoriter dan korup. Secara prosedur, kata Haris, setidaknya membutuhkam dua hal yakni pertama rapat tahunan MPR dan kedua, ada proses rapat ad hoc dalam rapat tahunan itu yang mencabut.
"Tapi apa dasar situasinya untuk mencabut TAP MPR XI/1998? Sejauh ini tidak ada. Tidak bisa polarisasi politik dijadikan dasar, karena jadi debat lagi dalam MPR yang nantinya terdiri dari dua kubu," lanjutnya.
Dia menganggap, saat musim politik tiba seperti sekarang ini banyak politikus maupun petinggi partai berbicara ngawur. "Hari begini banyak orang bicara ngawur, termasuk si Titiek Soeharto itu. Bicara tapi tidak pernah berimajinasi soal praktik dan dampaknya. Cuma modal duit dan channel aja komentar soal hukum," tuturnya.
Sementara, semangat reformasi itu satu di antara catatan sejarah lainnya. Jika situasi saat ini masih kurang baik, tidak bisa sekadar mengacu ke era Orde Baru. "Akal sehat harus tetap diberlakukan," tandasnya.
Wakil Sekjen Partai Demokrat, Rachland Nashidik juga mempertanyakan sikap Koalisi Capres Prabowo akan melanjutkan program Orde Baru seperti yang disampaikan Titik Soeharto. Partai Demokrat tidak mungkin mendukung kebijakan otoriter. "Ya tidak mungkin kalau dari segi otoriterisme. Saya kira bagaimana mau dibangkitkan dalam demokrasi sekarang ini," katanya.
Rachland mengaku tidak mengetahui program zaman Orde Baru mana yang mau dilanjutkan Prabowo. Ia malah kebingungan bagaimana program Orde Baru itu dilanjutkan. "Ya biarin aja (Titiek) mau ngomong apa. Bagaimana caranya (melanjutkan Orba)? Zaman Orba enggak ada demokrasi langsung, bagaimana caranya?" ujarnya.
Menurutnya, apa yang disampaikan Titiek merupakan pernyataan elektoral saja. Karena bisa saja ada yang masih loyal dan merindukan gaya pemerintahan Presiden Soeharto. Oleh karenanya, Titiek mengeluarkan pernyataan kontroversial tersebut. "Ini elektoral saja. Mereka berpikir barangkali masih ada pendukungnya Pak Harto mau diambil," sebutnya.
(poe)
Explore More