PPP Humphrey Djemat Dinilai sedang Cari Perhatian di Pilpres
Jum'at, 16 November 2018 - 17:38 WIB
PPP Humphrey Djemat Dinilai sedang Cari Perhatian di Pilpres
A
A
A
JAKARTA - Sekjen DPP PPP, Arsul Sani menganggap kelompok PPP di bawah Humphrey Djemat tak ubahnya sekumpulan orang-orang yang ingin tampil di media agar gampang mendekat ke kontestan pemilu presiden kubu Jokowi-KH Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno.
Hal itu disampaikan Arsul menanggapi rencana Humphrey dan kelompoknya yang ingin menggelar Mukernas PPP untuk mengukuhkan Humphrey sebagai Ketua Umum menggantikan Djan Faridz yang mengundurkan diri.
Menurut Arsul, apa yang akan dilakukan Humphrey tidak bisa disebut Mukernas karena mereka tidak memiliki legal standing untuk membuat kegiatan mengatasnamakan PPP.
"Tidak satupun sandaran yang bisa mereka pergunakan. MA dan MK sudah menolak gugatan-gugatan mereka, dan menegaskan yang sah adalah DPP PPP hasil Muktamar Pondok Gede April 2016," jelas Arsul saat dikonfirmasi, Jumat (16/11/2018).
Ditambahkan dia, pemerintah melalui Kemenkumham hanya mengakui kepengurusan PPP di bawah kepemimpinan Romahurmuziy. Termasuk pengakuan itu juga diberikan oleh lembaga pemilu seperti KPU dan Bawaslu.
Uniknya kata Arsul, agar menarik perhatian publik maka kubu Humphrey menggunakan dua isu yakni Islah dan menyelematkan elektabilitas PPP. Arsul yang juga wakil TKN Jokowi-KH. Ma'ruf Amin jika mau islah cukup datang ke kantor, tanpa membuat ulah yang tidak jelas.
Adapun hasil survei memperlihatkan suara PPP sekarang lebih baik dibanding tahun 2014 lalu. "Artinya dari sisi survei malah lebih tinggi dari yang hasil survei pemilu-pemilu sebelumnya. Maka mereka bilang khawatir itu menandakan mereka enggak tahu sejarah," tandasnya.
Hal itu disampaikan Arsul menanggapi rencana Humphrey dan kelompoknya yang ingin menggelar Mukernas PPP untuk mengukuhkan Humphrey sebagai Ketua Umum menggantikan Djan Faridz yang mengundurkan diri.
Menurut Arsul, apa yang akan dilakukan Humphrey tidak bisa disebut Mukernas karena mereka tidak memiliki legal standing untuk membuat kegiatan mengatasnamakan PPP.
"Tidak satupun sandaran yang bisa mereka pergunakan. MA dan MK sudah menolak gugatan-gugatan mereka, dan menegaskan yang sah adalah DPP PPP hasil Muktamar Pondok Gede April 2016," jelas Arsul saat dikonfirmasi, Jumat (16/11/2018).
Ditambahkan dia, pemerintah melalui Kemenkumham hanya mengakui kepengurusan PPP di bawah kepemimpinan Romahurmuziy. Termasuk pengakuan itu juga diberikan oleh lembaga pemilu seperti KPU dan Bawaslu.
Uniknya kata Arsul, agar menarik perhatian publik maka kubu Humphrey menggunakan dua isu yakni Islah dan menyelematkan elektabilitas PPP. Arsul yang juga wakil TKN Jokowi-KH. Ma'ruf Amin jika mau islah cukup datang ke kantor, tanpa membuat ulah yang tidak jelas.
Adapun hasil survei memperlihatkan suara PPP sekarang lebih baik dibanding tahun 2014 lalu. "Artinya dari sisi survei malah lebih tinggi dari yang hasil survei pemilu-pemilu sebelumnya. Maka mereka bilang khawatir itu menandakan mereka enggak tahu sejarah," tandasnya.
(maf)
