TKN Ingatkan Sanksi Caleg yang Tak Sosialisasikan Jokowi-Ma'ruf
Jum'at, 16 November 2018 - 16:09 WIB
TKN Ingatkan Sanksi Caleg yang Tak Sosialisasikan Jokowi-Ma'ruf
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto mengingatkan kepada caleg dari 9 partai politik (Parpol) pengusung agar menjalankan rekomendasi Rakernas untuk mennyosialisasikan Jokowi.
"Semua agar bergerak mengamankan terotorial masing-masing," kata Hasto dalam konsolidasi Tim Kampanye Daerah kabupaten/kota di Jawa Timur, Jumat (16/11/2018).
"Seluruh caleg baik dari PDI Perjuangan, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, PKPI, Perindo, PSI, kalau tidak menyosialiskan Pak Jokowi-Kiai Maruf akan diberikan sanksi. Apa yang saya sampaikan adalah rekomendasi Rakernas TKN Koalisi Indonesia Kerja," tambah Hasto.
Hasto mengatakan, adapun sanksi apa yang akan diberikan terhadap caleg 'bandel' diserahkan mekanismenya masing-masing-masing kepada parpol. "Kalau PDI Perjuangan, pemecatan kita berikan," ujar Hasto yang didampingi Ketua TKD Jatim, Machfud Arifin.
Lebih jauh Hasto mengatakan, jika ternyata ada caleg yang enggan menyosialisasikan pasangan Jokowi-Ma'ruf di tengah kegamangan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno yang tengah rumit dengan Partai Demokrat berarti caleg tersebut gagal menangkap pesan yang disampaikan Demokrat.
"Kalau Partai Demokrat membebaskan calegnya mendukung paslon, itu sama saja dengan 'silakan kalau mau mendukung Pak Jokowi-Kiai Maruf’. Kami paham Demokrat gamang atas sikap politiknya terhadap Prabowo yang dinilai tidak memberi harapan dengan seringnya minta maaf," tutur Hasto.
"Baru 1,5 bulan kampanye saja, sudah 3 kali minta maaf. Banyaknya negative campaign yang dilakukan mungkin menjadi alasan tidak nyamannya Pak SBY di koalisi Prabowo tersebut. Terlebih Capres, Cawapres, Ketua Tim dan unsur bendahara, semua berasal dari Gerindra. Jadi apa yang didapat Mas AHY?" tambahnya.
Sekjen DPP PDI Perjuangan itu mengaku sangat memahami sikap dan kebatinan yang dirasakan Demokrat tersebut."Survei internal yang kami lakukan, Gerindra, Golkar, Demokrat, Nasdem dan PAN itu berimpit pemilihnya. Kalau Gerindra turun, partai lain yang beririsan tadi akan naik. Jadi sikap Demokrat sangat wajar untuk mengamankan kepentingan legislatif partainya agar bisa berlaga di 2024," tegas Hasto sambil membuka hasil survei internalnya.
"Semua agar bergerak mengamankan terotorial masing-masing," kata Hasto dalam konsolidasi Tim Kampanye Daerah kabupaten/kota di Jawa Timur, Jumat (16/11/2018).
"Seluruh caleg baik dari PDI Perjuangan, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, PKPI, Perindo, PSI, kalau tidak menyosialiskan Pak Jokowi-Kiai Maruf akan diberikan sanksi. Apa yang saya sampaikan adalah rekomendasi Rakernas TKN Koalisi Indonesia Kerja," tambah Hasto.
Hasto mengatakan, adapun sanksi apa yang akan diberikan terhadap caleg 'bandel' diserahkan mekanismenya masing-masing-masing kepada parpol. "Kalau PDI Perjuangan, pemecatan kita berikan," ujar Hasto yang didampingi Ketua TKD Jatim, Machfud Arifin.
Lebih jauh Hasto mengatakan, jika ternyata ada caleg yang enggan menyosialisasikan pasangan Jokowi-Ma'ruf di tengah kegamangan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno yang tengah rumit dengan Partai Demokrat berarti caleg tersebut gagal menangkap pesan yang disampaikan Demokrat.
"Kalau Partai Demokrat membebaskan calegnya mendukung paslon, itu sama saja dengan 'silakan kalau mau mendukung Pak Jokowi-Kiai Maruf’. Kami paham Demokrat gamang atas sikap politiknya terhadap Prabowo yang dinilai tidak memberi harapan dengan seringnya minta maaf," tutur Hasto.
"Baru 1,5 bulan kampanye saja, sudah 3 kali minta maaf. Banyaknya negative campaign yang dilakukan mungkin menjadi alasan tidak nyamannya Pak SBY di koalisi Prabowo tersebut. Terlebih Capres, Cawapres, Ketua Tim dan unsur bendahara, semua berasal dari Gerindra. Jadi apa yang didapat Mas AHY?" tambahnya.
Sekjen DPP PDI Perjuangan itu mengaku sangat memahami sikap dan kebatinan yang dirasakan Demokrat tersebut."Survei internal yang kami lakukan, Gerindra, Golkar, Demokrat, Nasdem dan PAN itu berimpit pemilihnya. Kalau Gerindra turun, partai lain yang beririsan tadi akan naik. Jadi sikap Demokrat sangat wajar untuk mengamankan kepentingan legislatif partainya agar bisa berlaga di 2024," tegas Hasto sambil membuka hasil survei internalnya.
(maf)
