Kubu Jokowi Minta Kebijakan Kartu Nikah Tak Dicurigai Berlebihan
Selasa, 13 November 2018 - 09:37 WIB
Kubu Jokowi Minta Kebijakan Kartu Nikah Tak Dicurigai Berlebihan
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) yang akan mengganti buku nikah dengan kartu nikah mendapat respons yang positif dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin.
Juru Bicara TKN, Ace Hasan Syadzily menganggap kebijakan itu mempermudah urusan masyarakat karena kartu tersebut gampang dibawa ke mana-mana. Satu contoh bagi masyarakat yang ingin membeli mobil.
"Kan kalau harus pakai buku nikah repot, dengan kita punya kartu itu maka itu lebih efisien," ujar Ace di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Senin 12 November 2018.
Politikus Partai Golkar ini menuturkan, jadi penggunaaan kartu nikah tak hanya mempermudah masyarakat masuk hotel namun berbagai urusan yang harus menyertakan identitas bukti pernikahan. Kendati begitu, kartu nikah nantinya tak sama persis dengan KTP karena ada server dan data di dalamnya.
"Jadi menurut saya secara kebijakan saya kira tidak perlu ada yang dicurigai terkait dengan kebijakan itu," tandasnya.
Ace yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini menyebut memang pasangan baru yang bisa mengakses kartu ini karena pertimbangan anggaran yang tidak mencukupi untuk tahun ini. Menurutnya, rencana ini sudah dibicarakan dengan Komisi VIII dan rencananya menggunakan mata anggaran tahun 2018.
"Tapi intinya itu juga harus transparan, sebagai sebuah kebijakan saya kira itu sudah kami patut menyambut secara positif," tandasnya.
Juru Bicara TKN, Ace Hasan Syadzily menganggap kebijakan itu mempermudah urusan masyarakat karena kartu tersebut gampang dibawa ke mana-mana. Satu contoh bagi masyarakat yang ingin membeli mobil.
"Kan kalau harus pakai buku nikah repot, dengan kita punya kartu itu maka itu lebih efisien," ujar Ace di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Senin 12 November 2018.
Politikus Partai Golkar ini menuturkan, jadi penggunaaan kartu nikah tak hanya mempermudah masyarakat masuk hotel namun berbagai urusan yang harus menyertakan identitas bukti pernikahan. Kendati begitu, kartu nikah nantinya tak sama persis dengan KTP karena ada server dan data di dalamnya.
"Jadi menurut saya secara kebijakan saya kira tidak perlu ada yang dicurigai terkait dengan kebijakan itu," tandasnya.
Ace yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini menyebut memang pasangan baru yang bisa mengakses kartu ini karena pertimbangan anggaran yang tidak mencukupi untuk tahun ini. Menurutnya, rencana ini sudah dibicarakan dengan Komisi VIII dan rencananya menggunakan mata anggaran tahun 2018.
"Tapi intinya itu juga harus transparan, sebagai sebuah kebijakan saya kira itu sudah kami patut menyambut secara positif," tandasnya.
(kri)
