Elektabilitas Golkar Merosot, Pembenahan Harus Segera Dilakukan

Selasa, 13 November 2018 - 07:07 WIB
Elektabilitas Golkar...
Elektabilitas Golkar Merosot, Pembenahan Harus Segera Dilakukan
A A A
JAKARTA - Merosotnya elektabilitas Partai Golkar dari waktu ke waktu membuat keprihatinan sebagai kader. Ada beberapa sebab yang membuat elektabilitas melorot.

Politisi senior Partai Golkar Yorrys Wareyai mengatakan, beberapa survei terakhir ini Golkar sudah ada di posisi ke 3 dan hampir memasuki pada posisi ke 4. Elektabilitas ini tidak terlepas dari proses awal.

Elektabilitas Partai Golkar menurun sejak era kepemimpinan Aburizal sampai ke Airlangga. Ada hal-hal yang mendasar kenapa Golkar sampai menurun elektabilitasnya.

Waktu zaman Setya Novanto masih memimpin Partai Golkar, kata Yorrys, dia masih menjadi korbid Polhukam dan melakukan kajian. Hasilnya, pertama, elektabilitas turun karena faktor kepemimpinan, kedua karena kader Partai Golkar terjerat dalam kasus-kasus korupsi.

"Ini menjadi masalah sehingga dulu kita mem-branding itu kembali dengan tag line pada saat Airlangga itu, bersih," kata Yorrys dalam siaran pers yang dikirim, Selasa (13/11/2018).

Ternyata kepengurusan Airlangga masih didominasi oleh kader-kader Golkar yang masuk dalam kategori tersandung kasus korupsi. Apalagi kemudian kasus PLTU Riau muncul dimana dapat dilihat hampir lengkap terjerat. Ketua Umum Setya Novanto, Sekjena Idrus Marham, lalu ada ada Enny Saragih. "Kemudian ada beberapa nama yang disebut terlibat dalam proses hukum KPK ini," sebutnya.

Kalau tidak segera diakhiri, maka ini akan memberikan dampak buang jelek kepada elektabilitas Partai Golkar. Namun di sisi lain Partai Golkar juga harus memberikan dukungan kepada KPK. Secara internal oleh Golkar hal ini dalam rangka bersih-bersih.

Dalam hal ini yang menentukan mengelola partai adalah ketua umum, sekjen dan bendahara. Mereka yang tahu persis bagaimana aliran dana. Jadi kalau kita hanya bermain di bawah, ini sulit sekali.

"Kan ketua umum sudah, sekjen sudah (keduanya terjerat KPK), bendahara umumnya di mana. Kenapa KPK gak menyoroti itu. Bahwa aliran dana yang tahu persis pembukuan di mana-mana itu di bendahara umum. Bukan di fraksi dan lain sebagainya," beber Yorrys.

Jadi, jika kalau Partai Golkar bersih segera melakukan revitalisasi, restrukturisasi, harus siap harus menghadapi konsekuensi. Waktu tinggal 5 bulan menjelang Pileg dan Pilpres 2019.Waktu 5 bulan itu harus dimanfaatkan, kalau tidak sekarang kapan lagi.

" Waktu 5 bulan itu kalau serius pembenahan bisa mendongkrak elektabilitas Partai Golkar, sebab ini yang menjadi persepsi publik," pungkasnya.
(vhs)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.6667 seconds (0.1#10.140)