Fadli Zon: Kita Punya Utang Janji Kemerdekaan pada Para Pahlawan

JAKARTA - Hari ini 10 November 2018, kita kembali memperingati Hari Pahlawan. Di sela-sela memberikan kuliah umum di Universitas Nasional (Unas), Jakarta, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan kita punya utang kepada para pahlawan untuk merealisasikan janji-janji kemerdekaan.

"Kita semua punya utang kepada para pahlawan. Bukan hanya utang jasa, tapi juga utang janji kemerdekaan," kata Fadli Zon melalui siaran pers, Sabtu (10/11/2018).

"Bagaimana melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan masyarakat adil dan makmur, itu semua adalah janji kemerdekaan yang harus kita tunaikan. Itulah utang kita pada para pahlawan yang telah berjuang mendirikan negara ini," tambahnya.

Fadli Zon menjelaskan, sesudah 73 tahun usia Proklamasi, kita mestinya semakin mendekati janji-janji kemerdekaan tadi, bukan malah menjauhinya. Jika kenyataan di lapangan bergerak ke arah sebaliknya, berarti telah terjadi pengingkaran janji. Itu harus segera dikoreksi.

"BPS baru saja merilis data statistik bagaimana perekonomian Indonesia saat ini masih didominasi oleh Jawa. Hal itu ditunjukkan dengan kontribusi Pulau Jawa terhadap perekonomian Indonesia yang mencapai 58,57%, padahal tahun lalu angkanya 58,49%. Ini tentu saja tak bagus. Artinya, Pemerintah tidak berhasil mendistribusikan pertumbuhan ekonomi ke luar Jawa," ucapnya.

Politikus Partai Gerindra ini mengungkapkan, pada saat bersamaan, kontribusi ekonomi daerah-daerah lain justru turun. Tahun lalu kontribusi Sumatera masih 21,66%, tahun ini turun menjadi 21,53%. Begitu juga dengan Kalimantan, yang kontribusinya turun dari 8,20% menjadi 8,07%. Karena ekonomi kita justru kembali memusat di Jawa, ada problem keadilan dan pemerataan di situ.

"Dari data BPS terbaru, juga muncul data menarik. Meskipun secara umum Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun, namun tingkat pengangguran di desa justru meningkat. TPT di kota turun dari 6,7 persen menjadi 6,45 persen, tapi di desa malah naik, meskipun tipis, dari 4,01 menjadi 4,04 persen," tuturnya.

Di sisi lain sambung Fadli, data BPS juga menunjukkan bahwa tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan di wilayah perdesaan semakin memburuk selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tingkat keparahan kemiskinan (P2) di perdesaan, misalnya, setahun terakhir memburuk dari 0,57 menjadi 0,63.

"Kenapa ini menarik? Karena sejauh ini Pemerintah juga selalu mengklaim bahwa penggunaan dana desa bersifat tepat sasaran. Jangan lupa, total alokasi dana desa sejak tahun 2015 hingga 2018 sudah mencapai Rp 187,65 triliun. Ini bukan angka yang sedikit," ungkapnya.

Kata Fadli, jadi meski pemerintah mengklaim berhasil menurunkan koefisien gini, namun ketimpangan antar wilayah cenderung kembali meningkat, baik antara desa dengan kota, maupun antara Jawa dengan luar Jawa. Ini harus sama-sama kita perhatikan.

"Bukan tanpa alasan jika Bung Karno dan para pendiri negara kita dulu menyebut bahwa kemerdekaan hanyalah jembatan emas, sebab tujuan kita bukanlah jembatan itu sendiri, namun apa yang ada di seberang jembatan itu, yaitu sebuah masyarakat adil dan makmur. Itulah janji kemerdekaan. Itulah utang kita kepada para pahlawan," jelasnya.

"Jadi, bukan tanpa sebab jika kemudian calon Presiden kami, Pak Prabowo, menamai koalisi kami sebagai Koalisi Adil dan Makmur. Itu memang adalah janji kemerdekaan yang harus kita tunaikan, utang yang harus kita bayar kepada para pahlawan yang telah berkorban. Kami berkomitmen untuk memperjuangkan janji kemerdekaan tersebut. Kita semua harus menjadi pejuang bagi janji kemerdekaan. Selamat Hari Pahlawan!," pungkasnya.