Kuasa Hukum Sebut Taufik Kurniawan sedang Tidak di Jakarta
Kuasa Hukum Sebut Taufik Kurniawan sedang Tidak di Jakarta
A
A
A
JAKARTA - Kuasa Hukum Taufik Kurniawan, Arifin Harahap mengatakan, kliennya sedang tidak di Jakarta. Arifin menambahkan, Taufik Kurniawan kini berada di daerah pemilihan (Dapil) yang bersangkutan, Jawa Tengah (Jateng) VII meliputi Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen.
"Karena reses berkaitan dengan Dapil ya, jadi tidak lagi di Jakarta," ujar Arifin dihubungi wartawan, Kamis (1/11/2018).
Arifin pun membantah bahwa Taufik Kurniawan sudah jarang berkantor ke DPR. "Tidak," katanya. Dia mengklaim, Taufik Kurniawan ikut rapat pimpinan DPR kemarin. "Ya dalam rapat pimpinan dia hadir bersama pimpinan yang lain," ujarnya.
Sekadar diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.
Taufik Kurniawan dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Pasalnya, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini diduga menerima uang dari Mantan Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad. Karena, Taufik membantu menambah DAK Kabupaten Kebumen untuk fisik sejumlah Rp100 miliar di APBN.
"Karena reses berkaitan dengan Dapil ya, jadi tidak lagi di Jakarta," ujar Arifin dihubungi wartawan, Kamis (1/11/2018).
Arifin pun membantah bahwa Taufik Kurniawan sudah jarang berkantor ke DPR. "Tidak," katanya. Dia mengklaim, Taufik Kurniawan ikut rapat pimpinan DPR kemarin. "Ya dalam rapat pimpinan dia hadir bersama pimpinan yang lain," ujarnya.
Sekadar diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.
Taufik Kurniawan dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Pasalnya, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini diduga menerima uang dari Mantan Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad. Karena, Taufik membantu menambah DAK Kabupaten Kebumen untuk fisik sejumlah Rp100 miliar di APBN.
(maf)
Explore More