Di Hadapan Parlemen Negara G20, Fadli Zon Serukan 3 Rekomendasi

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon, yang juga Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) menekankan pentingnya peran parlemen dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan bebas dari korupsi.

Pemberantasan korupsi, menjadi elan vital bagi penyelenggara pemerintahan, dalam mendukung tercapainya agenda pembangunan berkelanjutan. Pandangan tersebut menjadi pembuka diskusi panel pada sesi ke-4 G20 Parliamentary Forum 31 Oktober 2018.Fadli Zon memimpin delegasi DPR dan menjadi pembicara dalam Forum Parlemen G20 and Speakers’ Summits di Buenos Aires, Argentina, 31 Oktober hingga 2 November 2018. Forum ini merupakan forum bersejarah.
Sebab, forum P20 di Argentina ini, merupakan yang pertama sejak penyelenggaraan KTT G20 pertama tahun 2008. Indonesia adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tergabung dalam G20. Sebuah forum ekonomi dunia yang sangat strategis.

Karena secara kolektif, G20 mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% perekonomian dunia. Pada 13th G20 Leaders’ Summit tahun ini, tema yang diangkat adalah “Building Consensus for Fair and Sustainable Development”.

Di bawah tema tersebut, terdapat tiga isu yang menjadi fokus pembahasan; lapangan kerja, pemberantasan korupsi, dan kesetaraan gender.

Di hadapan Parlemen negara-negara G20, Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang juga menjadi Presiden GOPAC, diundang untuk berbicara dengan tema 'Ensuring Transparent and Effective Governance, Free from Corruption'."Kita sudah sama-sama mengetahui, bahwa korupsi adalah ancaman serius bagi pembangunan berkelanjutan. Dan bahayanya, ancaman itu hadir di dalam tubuh penyelenggara pemerintahan dan negara. Baik eksekutif maupun legislatif. Di tingkat nasional regional dan bahkan global," kata Fadli Zon melalui siaran pers, Kamis (1/11/2018)
"Mantan Sekjen PBB Ban Ki-Moon suatu ketika pernah mengungkapkan, 30% dari dana bantuan pembangunan yang semestinya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, hilang di tengah jalan karena praktik korupsi," tambahnya.

Karena itu, kata Fadli Zon, pemerintahan yang bersih, transparan dan efektif, menjadi syarat utama mewujudkan pembangunan berkualitas. Selama praktik korupsi masih masif, maka pemerintahan akan selalu dalam kondisi lemah untuk merealisasikan pembangunan kepada rakyatnya.Dalam forum yang dihadiri para ketua parlemen negara-negara G20, dan beberapa menteri luar negeri, Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebagai Presiden GOPAC, menyerukan tiga rekomendasi bagi parlemen negara G20 dan dunia, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Pertama, parlemen harus memiliki political will yang kuat untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan. Kedua, parlemen juga harus mengambil peran aktif dalam membuka dan mengusut secara tuntas setiap kasus-kasus korupsi, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Ketiga, diperlukan juga kerja sama antarparlemen dalam pemberantasan korupsi pada satu platform bersama. Dalam konteks ini, GOPAC membuka diri kepada setiap anggota parlemen, mantan anggota parlemen negara G20, dan organisasi-organisasi internasional untuk berkolaborasi. Sebagaimana yang telah GOPAC lakukan pada 2016 bersama UNDP, Islamic Development Bank, dan Westminister Foundation for Democracy.

"Ketiga rekomendasi tersebut, menjadi kunci untuk membentuk suatu pemerintahan yang tidak hanya transparan dan bersih, namun juga responsif terhadap berbagai permasalahanm," ucap Fadli.

Inisiatif positif ini perlu dukungan yang lebih luas. Dan forum G20, adalah momentum yang tepat bagi parlemen negara-negara G20 untuk melangkah menuju keterbukaan yang lebih substantif.

"Menjadikan institusi parlemen yang lebih terbuka dan transparan, demi terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan efektif," tandas Fadli Zon.