Kecam Eksekusi Mati Tuti, PBNU: Ada yang Ditutup-tutupi
Rabu, 31 Oktober 2018 - 15:10 WIB
Kecam Eksekusi Mati Tuti, PBNU: Ada yang Ditutup-tutupi
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj mengecam keras eksekusi mati yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi terhadap Tuti Tursilawati, tenaga kerja Indonesia asal Majalengka, Jawa Barat.
Menurut Said, tidak adanya notifikasi dan juga pemberitahuan resmi kepada perwakilan Indonesia di Arab Saudi juga menjadi persoalan yang harus disikapi dengan tegas dan serius.
Dia berpendapat situasi tersebut menunjukkan kapada dunia internasional tentang adanya ketertutupan informasi berbagai pelanggaran HAM.
“Ada ketidaktransparansian. Ada yang ditutup-tutupi. Inilah yang harus diungkapkan,” ujar Said dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/10/2018).
Dalam pandangan Said, Pemerintah Indonesia harus segera mengambil langkah-langkah strategis-diplomasi untuk melancarkan protes keras atas sikap Pemerintah Saudi.
Dia menilai sikap Saudi dari dahulu tetap tidak berubah secara signifikan dalam konteks penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kepatuhan tentang tata krama diplomasi internasional.
“Kami berduka dan menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada keluarga korban. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita menyikapi persoalan ini. Ini persoalan yang sangat serius,” tuturnya.
Mengenai upaya penyikapan terhadap peristiwa tersebut, Said menjelaskan PBNU akan mendorong dan mendukung pemerintah untuk mencari jalan keluar terbaik bagi persoalan ini.
“Ya, kami akan komunikasi dengan pemerintah,” katanya.
Tuti Tursilawati adalah TKI asal Desa Cikeusik, Majalengka, Jawa Barat yang divonis mati oleh pengadilan di Arab Saudi pada Juni 2011 dengan tuduhan membunuh majikannya.
Adalah Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia, Nisma Abdullah yang mendampingi kasus itu sejak awal mengatakan, pembunuhan itu tak disengaja lantaran Tuti membela diri dari upaya pemerkosaan majikannya.
Selama bekerja di rumah majikan itu, menurut Nisma, Tuti kerap mendapat pelecehan seksual hingga pemerkosaan.
Menurut Said, tidak adanya notifikasi dan juga pemberitahuan resmi kepada perwakilan Indonesia di Arab Saudi juga menjadi persoalan yang harus disikapi dengan tegas dan serius.
Dia berpendapat situasi tersebut menunjukkan kapada dunia internasional tentang adanya ketertutupan informasi berbagai pelanggaran HAM.
“Ada ketidaktransparansian. Ada yang ditutup-tutupi. Inilah yang harus diungkapkan,” ujar Said dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/10/2018).
Dalam pandangan Said, Pemerintah Indonesia harus segera mengambil langkah-langkah strategis-diplomasi untuk melancarkan protes keras atas sikap Pemerintah Saudi.
Dia menilai sikap Saudi dari dahulu tetap tidak berubah secara signifikan dalam konteks penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kepatuhan tentang tata krama diplomasi internasional.
“Kami berduka dan menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada keluarga korban. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita menyikapi persoalan ini. Ini persoalan yang sangat serius,” tuturnya.
Mengenai upaya penyikapan terhadap peristiwa tersebut, Said menjelaskan PBNU akan mendorong dan mendukung pemerintah untuk mencari jalan keluar terbaik bagi persoalan ini.
“Ya, kami akan komunikasi dengan pemerintah,” katanya.
Tuti Tursilawati adalah TKI asal Desa Cikeusik, Majalengka, Jawa Barat yang divonis mati oleh pengadilan di Arab Saudi pada Juni 2011 dengan tuduhan membunuh majikannya.
Adalah Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia, Nisma Abdullah yang mendampingi kasus itu sejak awal mengatakan, pembunuhan itu tak disengaja lantaran Tuti membela diri dari upaya pemerkosaan majikannya.
Selama bekerja di rumah majikan itu, menurut Nisma, Tuti kerap mendapat pelecehan seksual hingga pemerkosaan.
(dam)
