Bendera Dibakar, Eggi Sudjana Ingatkan Jangan Terprovokasi
Kamis, 25 Oktober 2018 - 14:29 WIB
Bendera Dibakar, Eggi Sudjana Ingatkan Jangan Terprovokasi
A
A
A
JAKARTA - Anggota bidang Advokasi Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Eggi Sudjana meminta masyarakat tidak terprovokasi dengan pembakaran bendera berlafaz tauhid oleh oknum Barisan Ansor Serba Guna (Banser) Nahdlatul Ulama (NU).
Sebab, dia menilai kasus tersebut bisa menimbulkan masalah di masyarakat. "Maka saya enggak mau ikut campur dalam menanggap-nanggapi," ujar Eggi Sudjana di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10/2018).
Namun dia mengingatkan, Pemilu 2019 bisa ditunda jika terjadi kerusuhan akibat kasus pembakaran bendera berlafaz tauhid itu. Dia juga mengakui bahwa tindakan oknum Banser tersebut tidak bisa ditolerir.
"Makanya saya hanya mengingatkan saja, teman-teman jangan terpancing, jangan terprovokasi," katanya.
Di samping itu, dia meminta para pelaku pembakaran bendera itu ditindak tegas. "Kalau enggak ada tindak tegas, terjadi perlawanan juga suatu kewajaran, tapi jangan karena bakar benderanya, kita yang ngamuk-ngamuk, jangan, karena itu tidak elegan dan tidak intelektual," ujarnya.
Sebab, kata dia, Indonesia adalah negara hukum. "Jadi kita serahkan polisi, nah kecuali polisi tidak memproses," pungkasnya.
Sebab, dia menilai kasus tersebut bisa menimbulkan masalah di masyarakat. "Maka saya enggak mau ikut campur dalam menanggap-nanggapi," ujar Eggi Sudjana di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10/2018).
Namun dia mengingatkan, Pemilu 2019 bisa ditunda jika terjadi kerusuhan akibat kasus pembakaran bendera berlafaz tauhid itu. Dia juga mengakui bahwa tindakan oknum Banser tersebut tidak bisa ditolerir.
"Makanya saya hanya mengingatkan saja, teman-teman jangan terpancing, jangan terprovokasi," katanya.
Di samping itu, dia meminta para pelaku pembakaran bendera itu ditindak tegas. "Kalau enggak ada tindak tegas, terjadi perlawanan juga suatu kewajaran, tapi jangan karena bakar benderanya, kita yang ngamuk-ngamuk, jangan, karena itu tidak elegan dan tidak intelektual," ujarnya.
Sebab, kata dia, Indonesia adalah negara hukum. "Jadi kita serahkan polisi, nah kecuali polisi tidak memproses," pungkasnya.
(maf)
