TKN Sebut Pemerintah Jokowi Bakal Bantu Habib Rizieq Pulang
Kamis, 25 Oktober 2018 - 11:36 WIB
TKN Sebut Pemerintah Jokowi Bakal Bantu Habib Rizieq Pulang
A
A
A
JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf mendorong agar pemerintah siap membantu kepulangan imam besar FPI, Habib Rizieq Shihab (HRS) ke Indonesia. Ini bertolak belakang dengan isu bahwa akan ada kriminalisasi ke tokoh tersebut.
"Kan sudah SP3 (di kepolisian). Masa mau 'dikasuskan' kembali," kata Direktur Informasi dan Publikasi TKN Jokowi-Maruf, Dwi Badarmanto, dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (24/10/2018).
Justru, kata dia, pemerintah berkewajiban melindungi warganya yang berada di luar negeri. Jadi, kalau memang ada hal yang dibutuhkan untuk kepulangan HRS ke Indonesia, menurutnya bisa dibicarakan supaya pemerintah pun kemudian memfasilitasinya.
"Kalau mau pulang, silakan pulang saja. Pemerintah pasti siap memberi bantuan jika dibutuhkan untuk kepulangan HRS," tambah politisi Perindo ini.
Dugaan kasus yang ketika itu sempat menjerat HRS, menjadi kewenangan pihak kepolisian. Ia meyakini pemerintah tak akan ikut campur terlalu jauh. Apalagi, sudah keluar penghentian penyidikan terhadap imam besar FPI itu. Tak mungkin dibesar-besarkan lagi.
Kata Dwi, ada sejumlah pihak yang menggiring opini seakan-akan pemerintah akan "menyerang" kembali HRS saat datang ke Indonesia. Munculnya isu seperti ini merupakan sesuatu yang wajar di tahun politik. Namun, ia yakin publik sudah cerdas melihatnya.
"Biarkan masyarakat sendiri melihatnya. Baik TKN maupun pemerintah, saya rasa tidak mempermasalahkan kepulangan HRS," ujarnya.
Terkait muncul kabar koalisi kuat antara Prabowo dan HRS dalam pilpres, pihak TKN enggan ambil pusing. Menjadi hak masing-masing individu untuk menentukan sikap serta pandangan politiknya. Yang penting, pesta demokrasi tetap kondusif.
"TKN akan fokus pada postive campaign, di mana terus memberikan pendidikan politik ke publik soal prestasi dan kinerja Pak Jokowi selama ini," sambung Dwi.
Dalam berpolitik itu, kata dia, tak perlu saling menjatuhkan dengan melempar tudingan-tudingan tak berdasar. Pola-pola negative campaign itu dinilai cuma menghabiskan energi. Karena itu, lebih baik bicara soal hal-hal positif saja. Itulah yang akan dikedepankan.
"Cerita soal hal-hal positif dan kinerja Pak Jokowi saja sudah tidak ada habisnya. Jadi buat apa kita siapkan negative campaign atas kepulangan HRS ke Indonesia," ungkapnya.
Sebelumnya, capres nomor urut 01 Jokowi juga menekankan agar timsesnya tidak melakukan politik kebohongan. Ia justru ingin agar jajaran TKN melakukan kampanye yang sifatnya adu konsep, gagasan serta program. Hal ini dilakukan untuk mencerdaskan masyarakat.
"Jangan politik kita dibanjiri politik kebohongan," ujar Jokowi di Bogor pada 22 Oktober lalu.
Sejalan dengan capres petahana, Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir dalam acara 'Indonesia Maju Bersama Perempuan Keren', di Cilandak, Jakarta, juga mengingatkan agar tim serta relawan melakukan kampanye sehat, sekaligus kampanya antikebohongan atau hoaks.
"Kan sudah SP3 (di kepolisian). Masa mau 'dikasuskan' kembali," kata Direktur Informasi dan Publikasi TKN Jokowi-Maruf, Dwi Badarmanto, dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (24/10/2018).
Justru, kata dia, pemerintah berkewajiban melindungi warganya yang berada di luar negeri. Jadi, kalau memang ada hal yang dibutuhkan untuk kepulangan HRS ke Indonesia, menurutnya bisa dibicarakan supaya pemerintah pun kemudian memfasilitasinya.
"Kalau mau pulang, silakan pulang saja. Pemerintah pasti siap memberi bantuan jika dibutuhkan untuk kepulangan HRS," tambah politisi Perindo ini.
Dugaan kasus yang ketika itu sempat menjerat HRS, menjadi kewenangan pihak kepolisian. Ia meyakini pemerintah tak akan ikut campur terlalu jauh. Apalagi, sudah keluar penghentian penyidikan terhadap imam besar FPI itu. Tak mungkin dibesar-besarkan lagi.
Kata Dwi, ada sejumlah pihak yang menggiring opini seakan-akan pemerintah akan "menyerang" kembali HRS saat datang ke Indonesia. Munculnya isu seperti ini merupakan sesuatu yang wajar di tahun politik. Namun, ia yakin publik sudah cerdas melihatnya.
"Biarkan masyarakat sendiri melihatnya. Baik TKN maupun pemerintah, saya rasa tidak mempermasalahkan kepulangan HRS," ujarnya.
Terkait muncul kabar koalisi kuat antara Prabowo dan HRS dalam pilpres, pihak TKN enggan ambil pusing. Menjadi hak masing-masing individu untuk menentukan sikap serta pandangan politiknya. Yang penting, pesta demokrasi tetap kondusif.
"TKN akan fokus pada postive campaign, di mana terus memberikan pendidikan politik ke publik soal prestasi dan kinerja Pak Jokowi selama ini," sambung Dwi.
Dalam berpolitik itu, kata dia, tak perlu saling menjatuhkan dengan melempar tudingan-tudingan tak berdasar. Pola-pola negative campaign itu dinilai cuma menghabiskan energi. Karena itu, lebih baik bicara soal hal-hal positif saja. Itulah yang akan dikedepankan.
"Cerita soal hal-hal positif dan kinerja Pak Jokowi saja sudah tidak ada habisnya. Jadi buat apa kita siapkan negative campaign atas kepulangan HRS ke Indonesia," ungkapnya.
Sebelumnya, capres nomor urut 01 Jokowi juga menekankan agar timsesnya tidak melakukan politik kebohongan. Ia justru ingin agar jajaran TKN melakukan kampanye yang sifatnya adu konsep, gagasan serta program. Hal ini dilakukan untuk mencerdaskan masyarakat.
"Jangan politik kita dibanjiri politik kebohongan," ujar Jokowi di Bogor pada 22 Oktober lalu.
Sejalan dengan capres petahana, Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir dalam acara 'Indonesia Maju Bersama Perempuan Keren', di Cilandak, Jakarta, juga mengingatkan agar tim serta relawan melakukan kampanye sehat, sekaligus kampanya antikebohongan atau hoaks.
(maf)
