PBNU Khawatir Kasus Pembakaran Bendera di Garut Dipolitisasi
Rabu, 24 Oktober 2018 - 21:10 WIB
PBNU Khawatir Kasus Pembakaran Bendera di Garut Dipolitisasi
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Helmy Faishal Zaini khawatir insiden pembakaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dipolitisasi oleh sejumlah pihak.
Hal ini terkait dengan munculnya petisi dari change.org untuk membubarkan Barisan Ansor Serbaguna (Banser). "Jadi ya itu yang saya bilang yang jadi politik di situ. Masalah satu orang ditimpakan kepada masalah organisasi, hal yang lain," ujar Helmy saat ditemui seusai gelaran konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (24/10/2018).
Helmi menegaskan, apa yang dilakukan Banser merupakan satu kebenaran, karena ia meyakini bendera yang dibakar adalah bendera HTI. Menurutnya upaya politisasi dengan cara pembubaran terhadap Banser tidaklah benar karena Banser juga memiliki peran yang penting di Indonesia.
"Dan Banser ini sahamnya sangat besar terhadap republik ini, ikut mendirikan republik, kemudian peristiwa PKI ikut melakukan penumpasan, maka tidak bisa jika ada miss dari salah satu anggotanya lalu dibebankan kepada organisasinya," jelasnya.
PBNU menegaskan bahwa petisi online di change.org terkait pembubaran Banser adalah bentuk politisasi. "Jadi kita harap masalah ini tak masuk ke ranah politik. Politiknya macem-macem tuh," tutupnya.
Hal ini terkait dengan munculnya petisi dari change.org untuk membubarkan Barisan Ansor Serbaguna (Banser). "Jadi ya itu yang saya bilang yang jadi politik di situ. Masalah satu orang ditimpakan kepada masalah organisasi, hal yang lain," ujar Helmy saat ditemui seusai gelaran konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (24/10/2018).
Helmi menegaskan, apa yang dilakukan Banser merupakan satu kebenaran, karena ia meyakini bendera yang dibakar adalah bendera HTI. Menurutnya upaya politisasi dengan cara pembubaran terhadap Banser tidaklah benar karena Banser juga memiliki peran yang penting di Indonesia.
"Dan Banser ini sahamnya sangat besar terhadap republik ini, ikut mendirikan republik, kemudian peristiwa PKI ikut melakukan penumpasan, maka tidak bisa jika ada miss dari salah satu anggotanya lalu dibebankan kepada organisasinya," jelasnya.
PBNU menegaskan bahwa petisi online di change.org terkait pembubaran Banser adalah bentuk politisasi. "Jadi kita harap masalah ini tak masuk ke ranah politik. Politiknya macem-macem tuh," tutupnya.
(kri)
