PDIP: Dana Kelurahan Wujud Komitmen Membangun dari Pinggiran
Senin, 22 Oktober 2018 - 18:48 WIB
PDIP: Dana Kelurahan Wujud Komitmen Membangun dari Pinggiran
A
A
A
JAKARTA - Langkah Presiden Jokowi untuk mengucurkan dana kelurahan pada tahun 2019 menuai respons positif dari kalangan masyarakat. Sebab dana tersebut sudah lama menjadi aspirasi langsung dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).
"Pak Jokowi berkomitmen kuat membangun dari pinggiran. Implementasinya desa, dusun dan kelurahan menjadi pilar perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Sekretaris Tim Kampanye Nasional pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto dalam keterangan persnya, Senin (22/10/2018).
Menurut Hasto, jika dana kelurahan itu bisa direalisasikan pada awal 2019 maka diharapkan bisa menjadi penyeimbang dana desa yang sudah lebih dulu dilakukan dan dirasakan manfaatnya untuk menggerakan perekonomian masyarakat desa/kelurahan.
Hasto menganggap, kebijakan yang akan diterapkan itu bentuk kepemimpinan Jokowi yang aspiratif sehingga dalam waktu kurang dari 3 bulan sejak aspirasi dana kelurahan diusulkan pada Juli 2018 lalu, pemerintah dengan gerak cepat menyiapkan formulasi bagaimana bisa merealisasikan aspirasi tersebut, dengan tetap memastikan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan.
Adapun terkait adanya pihak yang masih nyinyir bahkan menuding ada udang di balik batu dan mengaitkan kebijakan itu untuk kepentingan politik, Hasto menyebut hal itu sama saja dengan politik asal serang dan asal kritik.
Bagi Sekjen DPP PDIP ini, mereka yang menjadikan rencana kebijakan dana kelurahan sebagai serangan politik justru mereka telah menunjukkan bagaimana kualitas kepemimpinannya serta ketidakjelasan keberpihakan politiknya. Rakyat pasti bisa melihat dan menilai, calon pemimpin yang justru menghalang-halangi, mencurigai, menunjukkan sikap tidak senang, ketika Jokowi mengeluarkan kebijakan prorakyat, aspiratif, dan solutif dengan berbagai langkah yang kreatif dan inovatif.
"Jadi, dalam konteks rencana kebijakan atau program dana kelurahan, jelas sekali ini adalah soal politik keberpihakan. Dan Pak Jokowi jelas telah menunjukkan keberpihakannya, ketika ada usulan atau aspirasi dari kelurahan yang disampaikan melalui Apeksi, Presiden Jokowi meresponsnya dengan solusi. Itulah pemimpin yang sebenarnya," pungkasnya.
"Pak Jokowi berkomitmen kuat membangun dari pinggiran. Implementasinya desa, dusun dan kelurahan menjadi pilar perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Sekretaris Tim Kampanye Nasional pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto dalam keterangan persnya, Senin (22/10/2018).
Menurut Hasto, jika dana kelurahan itu bisa direalisasikan pada awal 2019 maka diharapkan bisa menjadi penyeimbang dana desa yang sudah lebih dulu dilakukan dan dirasakan manfaatnya untuk menggerakan perekonomian masyarakat desa/kelurahan.
Hasto menganggap, kebijakan yang akan diterapkan itu bentuk kepemimpinan Jokowi yang aspiratif sehingga dalam waktu kurang dari 3 bulan sejak aspirasi dana kelurahan diusulkan pada Juli 2018 lalu, pemerintah dengan gerak cepat menyiapkan formulasi bagaimana bisa merealisasikan aspirasi tersebut, dengan tetap memastikan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan.
Adapun terkait adanya pihak yang masih nyinyir bahkan menuding ada udang di balik batu dan mengaitkan kebijakan itu untuk kepentingan politik, Hasto menyebut hal itu sama saja dengan politik asal serang dan asal kritik.
Bagi Sekjen DPP PDIP ini, mereka yang menjadikan rencana kebijakan dana kelurahan sebagai serangan politik justru mereka telah menunjukkan bagaimana kualitas kepemimpinannya serta ketidakjelasan keberpihakan politiknya. Rakyat pasti bisa melihat dan menilai, calon pemimpin yang justru menghalang-halangi, mencurigai, menunjukkan sikap tidak senang, ketika Jokowi mengeluarkan kebijakan prorakyat, aspiratif, dan solutif dengan berbagai langkah yang kreatif dan inovatif.
"Jadi, dalam konteks rencana kebijakan atau program dana kelurahan, jelas sekali ini adalah soal politik keberpihakan. Dan Pak Jokowi jelas telah menunjukkan keberpihakannya, ketika ada usulan atau aspirasi dari kelurahan yang disampaikan melalui Apeksi, Presiden Jokowi meresponsnya dengan solusi. Itulah pemimpin yang sebenarnya," pungkasnya.
(kri)
