Program Dana Kelurahan Dipertanyakan Koalisi Prabowo-Sandi
Senin, 22 Oktober 2018 - 12:44 WIB
Program Dana Kelurahan Dipertanyakan Koalisi Prabowo-Sandi
A
A
A
JAKARTA - Program dana kelurahan yang bakal dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipertanyakan Koalisi Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Pasalnya, kebijakan tersebut rencananya bakal dimulai awal tahun 2019 nanti.
"Pertanyaannya adalah kenapa sekarang? Kenapa nggak dari dulu?" ujar Juru Kampanye Nasional Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/10/2018).
Menurut dia, seharusnya program dana kelurahan dimunculkan berbarengan dengan dana desa. "Kenapa baru sekarang? Kita kalau dari dulu lebih setuju lagi. Harusnya dana kelurahan itu sudah dilakukan dari sejak Undang-undang itu," ujar wakil ketua umum Partai Gerindra ini.
Namun, diakuinya bahwa saat ini terjadi kesenjangan. "Ada dana desa tetapi yang berstatus sebagai kelurahan tidak mendapat porsi yang proporsional. Jadi kalau kami melihat ya kenapa tidak dari dulu? Itu aja," ujar Wakil Ketua DPR ini.
Dia melanjutkan, jangan sampai program dana kelurahan itu dimunculkan hanya untuk kepentingan politik sesaat. "Tetapi pada prinsipnya kita menyetujui dana kelurahan itu dari dulu seharusnya, disamakan dengan dana desa," tutur Legislator asal Bogor Jawa Barat ini.
"Pertanyaannya adalah kenapa sekarang? Kenapa nggak dari dulu?" ujar Juru Kampanye Nasional Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/10/2018).
Menurut dia, seharusnya program dana kelurahan dimunculkan berbarengan dengan dana desa. "Kenapa baru sekarang? Kita kalau dari dulu lebih setuju lagi. Harusnya dana kelurahan itu sudah dilakukan dari sejak Undang-undang itu," ujar wakil ketua umum Partai Gerindra ini.
Namun, diakuinya bahwa saat ini terjadi kesenjangan. "Ada dana desa tetapi yang berstatus sebagai kelurahan tidak mendapat porsi yang proporsional. Jadi kalau kami melihat ya kenapa tidak dari dulu? Itu aja," ujar Wakil Ketua DPR ini.
Dia melanjutkan, jangan sampai program dana kelurahan itu dimunculkan hanya untuk kepentingan politik sesaat. "Tetapi pada prinsipnya kita menyetujui dana kelurahan itu dari dulu seharusnya, disamakan dengan dana desa," tutur Legislator asal Bogor Jawa Barat ini.
(pur)
