Bawaslu Antisipasi Pemilih Siluman
Sabtu, 20 Oktober 2018 - 14:05 WIB
Bawaslu Antisipasi Pemilih Siluman
A
A
A
JAKARTA - Bawaslu akan melakukan antisipasi agar tidak ada pemilih siluman saat pencoblosan nanti. Selain pemutakhiran data juga ada penambahan 200.000 TPS agar tidak terjadi penumpukan.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) M Afifuddin mengatakan, mekanisme baru yang akan diterapkan pada proses pencoblosan nanti adalah semua pemilih harus menandatangani absensi sendiri. Kata dia, pada pemilu sebelumnya absen dipegang petugas namun nanti tidak boleh lagi.
''Ini (absen) untuk menyesuaikan antara yang datang dengan suarat suara terpakai itu sama. Nah ini hal baru,'' katanya pada Polemik Sindo Trijaya Pemilih Milenial dan Masa Depan Bangsa di Jakarta, Sabtu (20/21/2018).
Afifudin mengakui bahwa semua orang menyampaikan bahwa kerumitan pemilu kali ini sangat luar biasa. Dan hal ini, kata dia, diakui pula oleh Bawaslu yang tidak mau proses pencoblosan nanti tidak ada pemilih yang selundupan. Dia menuturkan, salah satu cara yang akan dipakai untuk mengawasi ialah dengan mengurangi jumlah pemilih di satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menambah jumlah lokasi TPSnya.
Dia menjelaskan, nanti pada satu TPS karena jumlah kotak ada lima maka jumlah pemilih yang terabsen di satu TPS juga dibatasi hanya 300 orang saja. Sehingga untuk mengurai penumpukan peserta yang datang maka Bawaslu akan menambah 200.000 TPS lagi. ''Jadi akan ada 800.000 TPS dari pemilu sebelumnya sekitar 600.000 TPS (saja),'' ungkapnya.
Afifudin menuturkan, Bawaslu juga akan memakai masyarakat sebagai pengawas di TPS. Namun, kata dia, baik pemerintah, KPU dan juga Bawaslu sudah memperbarui sistem dimana nanti mekanisme pengecekan pun akan bisa dilihat langsung dengan sistem online.
Menurutnya, jika ada pemilih yang belum bisa merekam e-KTP maka masih boleh datang ke TPS dengan membawa surat keterangan. Dia menjelaskan, masih ada waktu hingga 31 Desember untuk merapikan data pemilih dengan bekerjasama Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri.
Afifuddin menuturkan, dari sisi antisipasi data agar tidak ada pemilih siluman maka proses verifikasi dan validasi data menjadi point utama. Kata dia, data pemilih masih terus dikoreksi agar bisa mendapat data yang paling mutakhir dengan sistem by name by address. ''Meski ini data hidup ga mungkin 100% karena ada yang meninggal dll. Intinya data itu mutakhir dan dari sisi Bawaslu itu by name by address,'' ujarnya.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) M Afifuddin mengatakan, mekanisme baru yang akan diterapkan pada proses pencoblosan nanti adalah semua pemilih harus menandatangani absensi sendiri. Kata dia, pada pemilu sebelumnya absen dipegang petugas namun nanti tidak boleh lagi.
''Ini (absen) untuk menyesuaikan antara yang datang dengan suarat suara terpakai itu sama. Nah ini hal baru,'' katanya pada Polemik Sindo Trijaya Pemilih Milenial dan Masa Depan Bangsa di Jakarta, Sabtu (20/21/2018).
Afifudin mengakui bahwa semua orang menyampaikan bahwa kerumitan pemilu kali ini sangat luar biasa. Dan hal ini, kata dia, diakui pula oleh Bawaslu yang tidak mau proses pencoblosan nanti tidak ada pemilih yang selundupan. Dia menuturkan, salah satu cara yang akan dipakai untuk mengawasi ialah dengan mengurangi jumlah pemilih di satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menambah jumlah lokasi TPSnya.
Dia menjelaskan, nanti pada satu TPS karena jumlah kotak ada lima maka jumlah pemilih yang terabsen di satu TPS juga dibatasi hanya 300 orang saja. Sehingga untuk mengurai penumpukan peserta yang datang maka Bawaslu akan menambah 200.000 TPS lagi. ''Jadi akan ada 800.000 TPS dari pemilu sebelumnya sekitar 600.000 TPS (saja),'' ungkapnya.
Afifudin menuturkan, Bawaslu juga akan memakai masyarakat sebagai pengawas di TPS. Namun, kata dia, baik pemerintah, KPU dan juga Bawaslu sudah memperbarui sistem dimana nanti mekanisme pengecekan pun akan bisa dilihat langsung dengan sistem online.
Menurutnya, jika ada pemilih yang belum bisa merekam e-KTP maka masih boleh datang ke TPS dengan membawa surat keterangan. Dia menjelaskan, masih ada waktu hingga 31 Desember untuk merapikan data pemilih dengan bekerjasama Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri.
Afifuddin menuturkan, dari sisi antisipasi data agar tidak ada pemilih siluman maka proses verifikasi dan validasi data menjadi point utama. Kata dia, data pemilih masih terus dikoreksi agar bisa mendapat data yang paling mutakhir dengan sistem by name by address. ''Meski ini data hidup ga mungkin 100% karena ada yang meninggal dll. Intinya data itu mutakhir dan dari sisi Bawaslu itu by name by address,'' ujarnya.
(pur)
