PAN Dukung Pembiayaan Saksi oleh Negara
Kamis, 18 Oktober 2018 - 14:27 WIB
PAN Dukung Pembiayaan Saksi oleh Negara
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mendukung pendanaan saksi saat Pemilu 2019 dilakukan oleh negara. Sebab, Zulkifli Hasan meyakini bahwa pendanaan saksi bisa lebih transparan jika dilakukan oleh negara.
"Saya setuju 100 persen," ujar Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/10/2018).
Selain itu, dia yakin bahwa Pemilu bisa lebih berkualitas, jujur, dan adil. "Saya kira itu harus dibiayai negara, kan jelas ada orangnya, ada saksinya," ujar ketua MPR ini.
Kemudian, Zulkifli Hasan setuju jika pendanaan saksi itu dikelola oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Setuju saya kalau dibiayai negara dan dipegang Bawaslu, setuju jadi enak enggak mungkin dicatut kan. Yang penting kita kirim orang dibayar. Bagus banget tuh," katanya.
Sebab, kata dia, partai politik tidak boleh mencari uang. "Ini habis poros partai kena OTT semua," imbuh dia.
Dia juga memberikan contoh Pilkada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. "Saksinya Rp100 ribu, paket hemat Rp20 miliar satu provinsi. Cari uang enggak boleh, cari ini enggak boleh, tapi kan saksi harus ada. Negara enggak mau nanggung," tuturnya.
"Saya setuju 100 persen," ujar Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/10/2018).
Selain itu, dia yakin bahwa Pemilu bisa lebih berkualitas, jujur, dan adil. "Saya kira itu harus dibiayai negara, kan jelas ada orangnya, ada saksinya," ujar ketua MPR ini.
Kemudian, Zulkifli Hasan setuju jika pendanaan saksi itu dikelola oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Setuju saya kalau dibiayai negara dan dipegang Bawaslu, setuju jadi enak enggak mungkin dicatut kan. Yang penting kita kirim orang dibayar. Bagus banget tuh," katanya.
Sebab, kata dia, partai politik tidak boleh mencari uang. "Ini habis poros partai kena OTT semua," imbuh dia.
Dia juga memberikan contoh Pilkada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. "Saksinya Rp100 ribu, paket hemat Rp20 miliar satu provinsi. Cari uang enggak boleh, cari ini enggak boleh, tapi kan saksi harus ada. Negara enggak mau nanggung," tuturnya.
(pur)
