Peran Pemda Dinilai Sangat Vital dalam Penanggulangan Terorisme

JAKARTA - Pemerintah daerah memiliki peran vital dalam penanggulangan terorisme. Untuk itu, pemda dituntut responsif dalam menyikapi setiap potensi radikalisme dan terorisme.
Pernyataan itu diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius ketika memberikan pembekalan strategi pencegahan dan penanggulangan terorisme pada Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergitas Kebijakan Pemerintah Untuk Mempercepat Pencapaian Target Kinerja RPJMN Tahun 2015-2019 di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta, Rabu 17 Oktober 2018.

Kegiatan yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ini diikuti pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan sekretaris daerah provinsi (sekdaprov) seluruh Indonesia.
“BNPT sangat berkepentingan dengan pemda dalam penanggulangan terorisme. Kenapa? Karena berbicara terorisme, tidak hanya penegakan hukum, tapi pencegahan juga sangat penting. Di sini peran pemerintah daerah sangat penting, khususnya dalam menangani isu radikalisme dan terorisme di daerah masing-masing,” tutur Suhardi.

Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri ini menyampaikan tentang cara mengidentifikasi masalah-masalah radikalisme dan terorisme yang ada di wilayah.
Termasuk, kata dia, cara memperlakukan mantan napi terorisme, dan orang yang baru pulang dari daerah konflik seperti Suriah juga ada di daerah.Suhardi juga mengingatkan pemda untuk rajin melakukan identifikasi."Saya menantang pemda untuk mengambil peran penanggulangan terorisme di wilayahnya secara aktif. BNPT memang harus turun ke lapangan, tapi tolong pemda juga bisa memberikan akses, seperti akses ekonomi, kesejahteraan, dan pendidikan, supaya mereka (mantan napiter-red) terputus dari mata rantai sebelumnya," tutur Suhardi.
Menurut dia, mantan napiter butuh kesempatan kedua untuk menjalani hidup yang lebih baik. Jangan sampai keiginan mereka untuk menjadi baik tidak didukung oleh faktor eksternal, yakni masyarakat yang justru tidak bisa menerima dan memarjinalkan mereka.

Jika itu terjadi, sambung dia, mereka kehilangan harapan sehingga berpikir kembali ke jaringan lama.

“Tapi kalau mereka dipantau, diberikan akses, dibimbing, dan diingatkan, tentu ada proses pembelajaran kepada mereka. Ini yang kita harapkan peran aktif pemda karena mereka ada di daerah,” tutur Suhardi.

Selain itu, Suhardi juga mengajak pemda dan masyarakat untuk bijaksana menggunakan media sosial (medsos).Menurut dia, kemajuan informasi saat ini membuat dunia seperti dalam genggaman. Bahkan sebagian besar orang yang terpapar radikalisme dan paham negatif lainnya karena faktor informasi teknologi.
Dia berharap pemda tidak langsung responsif dengan keberadaan medsos dengan berbagai dinamikanya seperti hoaks (berita bohong), ujaran kebencian (hate speech), dan lain-lain. Tapi, mereka bisa melihat bagaimana konten-konten itu bisa diverirfikasi dan difilter, termasuk kepada seluruh penduduk."Kemampuan masyarakat untuk memfilter dan memverifikasi (informasi-red) sangat penting. Jangan langsung di-share, biasakan saring sebelum sharing. Tolong diskusikan dengan baik dengan teman, guru, keluarga, jangan mudah terpancing isu-isu negatif,” tutur Suhardi.