Tim Jokowi-Ma'ruf: Istilah Miskomunikasi Dibuat Kubu Pasangan Lain
Sabtu, 13 Oktober 2018 - 14:26 WIB
Tim Jokowi-Ma'ruf: Istilah Miskomunikasi Dibuat Kubu Pasangan Lain
A
A
A
JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin membantah telah terjadinya miskomunikasi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan terkait pembatalan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium beberapa waktu silam.
"Istilah miskomunikasi dibuat oleh kubu pasangan lain agar seolah-olah komunikasi antara presiden dan menteri tidak berjalan normal," ujar Anggota TKN Jokowi-Ma'ruf, Razman Arif Nasution pada Diskusi Polemik Radio MNC Trijaya Network dengan tajuk 'BBM dan Situasi Kita' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/10/2018).
Razman menambahkan, tipe-tipe menteri boleh saja terdapat perbedaan. Menurutnya Menteri ESDM mungkin awalnya telah melakukan koordinasi dengan presiden lalu diumumkan, namun setelah diumumkan baru mendapatkan masukan kembali.
"Ini bukan komunikasi yang buruk, bukan manajemen yang tidak baik di dalam kita biasa saja. Nah oleh karena itu yang paling pokok adalah presiden itu masih memegang kekuasaan penuh yang bahaya presiden tidak berempati pada rakyatnya. Waktu itu presiden mengatakan jangan turunkan, maka kembali kepada norma kan ada Perpres yang mengatur itu," jelasnya.
Selain itu Razman menegaskan bahwa perlu dimaklumi keputusan cepat dalam membatalkan kenaikan BBM oleh Presiden Jokowi. Sebab saat ini presiden fokusnya terpecah karena adanya agenda besar di Bali.
"Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi dalam membangun komunikasi di kabinet karena beliau sedang sibuk IMF dan World Bank di Bali maka dalam hitung-hitungan menteri-menteri itu diberikan kewenangan, kewenangan A dan kewenanngan B, tapi jangan lupa kewenangan itu ada yang namanya koordinatif," jelasnya.
"Istilah miskomunikasi dibuat oleh kubu pasangan lain agar seolah-olah komunikasi antara presiden dan menteri tidak berjalan normal," ujar Anggota TKN Jokowi-Ma'ruf, Razman Arif Nasution pada Diskusi Polemik Radio MNC Trijaya Network dengan tajuk 'BBM dan Situasi Kita' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/10/2018).
Razman menambahkan, tipe-tipe menteri boleh saja terdapat perbedaan. Menurutnya Menteri ESDM mungkin awalnya telah melakukan koordinasi dengan presiden lalu diumumkan, namun setelah diumumkan baru mendapatkan masukan kembali.
"Ini bukan komunikasi yang buruk, bukan manajemen yang tidak baik di dalam kita biasa saja. Nah oleh karena itu yang paling pokok adalah presiden itu masih memegang kekuasaan penuh yang bahaya presiden tidak berempati pada rakyatnya. Waktu itu presiden mengatakan jangan turunkan, maka kembali kepada norma kan ada Perpres yang mengatur itu," jelasnya.
Selain itu Razman menegaskan bahwa perlu dimaklumi keputusan cepat dalam membatalkan kenaikan BBM oleh Presiden Jokowi. Sebab saat ini presiden fokusnya terpecah karena adanya agenda besar di Bali.
"Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi dalam membangun komunikasi di kabinet karena beliau sedang sibuk IMF dan World Bank di Bali maka dalam hitung-hitungan menteri-menteri itu diberikan kewenangan, kewenangan A dan kewenanngan B, tapi jangan lupa kewenangan itu ada yang namanya koordinatif," jelasnya.
(kri)
