Tim Jokowi-Ma'ruf Minta Urusan BBM Jangan Dipolitisasi
Sabtu, 13 Oktober 2018 - 12:49 WIB
Tim Jokowi-Ma'ruf Minta Urusan BBM Jangan Dipolitisasi
A
A
A
JAKARTA - Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Pasangan Jokowi-Ma'ruf, Razman Arif Nasution memandang persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM) tak bisa dipandang sebagai case by case namun universal.
"Kaitannya dengan harga BBM keekonomian yang dipengaruhi aspek dunia," ujar Razman dalam diskusi Polemik MNC TrijayaFM bertajuk 'BBM dan Situasi Kita' di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (13/10/2018).
Menurut Razman, bicara harga minyak maka seluruh belahan dunia akan terkena dampaknya. Sebagai contoh, katanya, harga BBM di Malaysia lebih tinggi jika dibandingkan di Indonesia.
Di Indonesia, lanjut Razman, kenaikan harga BBM jenis premium ditentukan berdasarkan keadaan harga dunia dan inflasi. "UU Migas dan Perpres 43 sudah mengatur terkait premium tergantung perkembangan ekonomi dunia kecuali solar yang disubsidi pemerintah," tegasnya.
Razman enggan berspekulasi bahwa ada dugaan kenaikan harga Premium yang dibatalkan kemarin karena Menteri ESDM tak mau berkoordinasi dengan Menteri BUMN. Namun yang jelas pembatalan tersebut sudah berdasarkan hitungan item per item dari pemerintah.
Selain itu, Razman yang juga Caleg asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menganggap keputusan Presiden Jokowi yang meminta pembatalan dan dicarikan solusi konkret sudah tepat. Namun Razman menyayangkan langkah pemerintah justru dikaitkan sebagian pihak dengan politik.
"Sekarang selalu dipolitisir. Urusan BBM jangan dipolitisasi," ucap pria yang juga berprofesi sebagai advokat ini.
"Kaitannya dengan harga BBM keekonomian yang dipengaruhi aspek dunia," ujar Razman dalam diskusi Polemik MNC TrijayaFM bertajuk 'BBM dan Situasi Kita' di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (13/10/2018).
Menurut Razman, bicara harga minyak maka seluruh belahan dunia akan terkena dampaknya. Sebagai contoh, katanya, harga BBM di Malaysia lebih tinggi jika dibandingkan di Indonesia.
Di Indonesia, lanjut Razman, kenaikan harga BBM jenis premium ditentukan berdasarkan keadaan harga dunia dan inflasi. "UU Migas dan Perpres 43 sudah mengatur terkait premium tergantung perkembangan ekonomi dunia kecuali solar yang disubsidi pemerintah," tegasnya.
Razman enggan berspekulasi bahwa ada dugaan kenaikan harga Premium yang dibatalkan kemarin karena Menteri ESDM tak mau berkoordinasi dengan Menteri BUMN. Namun yang jelas pembatalan tersebut sudah berdasarkan hitungan item per item dari pemerintah.
Selain itu, Razman yang juga Caleg asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menganggap keputusan Presiden Jokowi yang meminta pembatalan dan dicarikan solusi konkret sudah tepat. Namun Razman menyayangkan langkah pemerintah justru dikaitkan sebagian pihak dengan politik.
"Sekarang selalu dipolitisir. Urusan BBM jangan dipolitisasi," ucap pria yang juga berprofesi sebagai advokat ini.
(kri)
