Gerindra Ingatkan Pemerintah Hati-hati Mengelola BBM
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah batal menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium meski beberapa jam sebelumnya sempat mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Adapun untuk jenis Pertamax dan Pertilite tetap dinaikkan.
"Saya tanya Menteri ESDM kalau harga minyak dunia naik apa yang akan dilakukan pemerintah. Itu harus dipikirkan jangan sampai keputusan dilakukan tanpa persiapan yang cukup," ujar Anggota Komisi VII DPR, Kardaya Warnika dalam diskusi Polemik MNC TrijayaFM bertajuk 'BBM dan Situasi Kita' di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (13/10/2018).
Menurut Kardaya, sampai tiga minggu tak ada jawaban dari Menteri ESDM, Ignatius Jonan. Tiba-tiba, publik dikejutkan pengumuman kenaikan harga BBM tersebut.
"Lalu BBM ini tidak hanya di Indonesia tapi di banyak negara dan bisa membuat demo besar-besaran dan menjatuhkan pemerintah. Makanya kita hati-hati mengelola BBM," jelas Politikus Partai Gerindra ini.
Kardaya menilai, negara mempunyai kuasa untuk mengatur dan mengelola BBM. Karena sumber daya alam tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak khususnya dalam menunjang aktivitas perekonomian.
Dia menambahkan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam mengelola BBM yakni soal ketersediaan barang. Selain itu, soal jangkauan BBM yang mudah diakses masyarakat juga harus diperhatikan pemerintah.
"Dulu kita surplus sekarang kita defisit karena produksi turun dan eksplorasi tidak ada karena investor tidak ada," tukasnya.
"Saya tanya Menteri ESDM kalau harga minyak dunia naik apa yang akan dilakukan pemerintah. Itu harus dipikirkan jangan sampai keputusan dilakukan tanpa persiapan yang cukup," ujar Anggota Komisi VII DPR, Kardaya Warnika dalam diskusi Polemik MNC TrijayaFM bertajuk 'BBM dan Situasi Kita' di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (13/10/2018).
Menurut Kardaya, sampai tiga minggu tak ada jawaban dari Menteri ESDM, Ignatius Jonan. Tiba-tiba, publik dikejutkan pengumuman kenaikan harga BBM tersebut.
"Lalu BBM ini tidak hanya di Indonesia tapi di banyak negara dan bisa membuat demo besar-besaran dan menjatuhkan pemerintah. Makanya kita hati-hati mengelola BBM," jelas Politikus Partai Gerindra ini.
Kardaya menilai, negara mempunyai kuasa untuk mengatur dan mengelola BBM. Karena sumber daya alam tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak khususnya dalam menunjang aktivitas perekonomian.
Dia menambahkan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam mengelola BBM yakni soal ketersediaan barang. Selain itu, soal jangkauan BBM yang mudah diakses masyarakat juga harus diperhatikan pemerintah.
"Dulu kita surplus sekarang kita defisit karena produksi turun dan eksplorasi tidak ada karena investor tidak ada," tukasnya.
(kri)