Maksud 'Make Indonesia Great Again' Versi Jubir Prabowo-Sandi
Maksud 'Make Indonesia Great Again' Versi Jubir Prabowo-Sandi
A
A
A
JAKARTA - Calon Presiden Prabowo Subianto menggaungkan jargon 'Make Indonesia Great Again'. Istilah itu mirip dengan slogan yang dipakai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump saat kampanye sebagai Capres AS yakni 'Make America Great Again (MAGA)'.
Juru Bicara (Jubir) Koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa yang dimaksud dari pernyataan Prabowo Subianto itu adalah Pasal 33 UUD 1945 sudah tidak lagi menjadi ruh ekonomi Indonesia.
Dahnil menambahkan, penguasaan sumber-sumber ekonomi strategis oleh asing menyebabkan Indonesia tidak berdaulat sebagai bangsa.
"Misal, kepemilikan asing yang berlebihan terhadap pengelolaan sumber daya alam kita, sektor keuangan atau perbankan yang dikuasai oleh perusahaan asing, telekomunikasi," kata Dahnil Anzar Simanjuntak kepada SINDOnews, Jumat (12/10/2018).
Bahkan, kata dia, ekonomi digital melalui online pun mulai dikuasai perusahaan asing. Sehingga, Indonesia kehilangan kedaulatan ekonomi karena cabang-cabang ekonomi yang penting bagi negara tidak dikuasai bangsa ini.
"Kepemimpinan kita saat ini pelit bicara keadulatan ekonomi, apalagi mengimplementasikannya," ujar Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah ini.
Dia melanjutkan, BUMN selama ini menjadi sapi perahan kepentingan kelompok politik tertentu, sehingga tidak maksimal menjadi pertahanan ekonomi domestik Indonesia. Padahal, kata dia, BUMN seharusnya mampu menjadi pertahanan ekonomi Indonesia mendorong akselerasi pembangunan tanpa mengganggu sektor swasta.
"Itu lah mengapa Pak Prabowo selalu memberikan perhatian bagaimana Ekonomi kita bisa kembali kepada kiblat ekonomi konstitusional Indonesia, yakni berkiblat pada ruh pasal 33 UU 1945, bukan sekadar itu, namun juga tidak kehilangan ruh pasal 34 UU 1945, yakni negara benar-benar hadir merawat dan menjaga fakir miskin dan anak terlantar," katanya.
Maka itu, kata dia, sejak 10 tahun lalu Prabowo Subianto M memberikan kepedulian terhadap masalah stunting growth atau pertumbuhan anak yang melambat dan kerdil karena kekurangan protein dan gizi lainnya.
"Lebih kurang dari 35 persen anak Indonesia dihadapkan dengan masalah pertumbuhan yang bermasalah karena kekurangan gizi tersebut. Apa sebabnya, karena miskin," tuturnya.
Dia mengatakan, hal tersebut berbahaya untuk masa depan Indonesia, sebab bisa kehilangan insentif bonus demografi bila masalah itu dibiarkan.
"Oleh sebab itu semangat pasal 34 UUD 45 juga menjadi ideologi ekonomi yang penting bagi Pak Prabowo dengan menghadirkan kebijakan protein cukup buat anak-anak, bahkan sudah beliau jalankan melalui program kepartaian beliau yakni melalui Revolusi Putih," katanya.
Dia menjelaskan, Revolusi Putih itu adalah program menyalurkan dan memfasilitasi anak keluarga miskin minum susu dan asupan protein yang lain.
"Yang saat ini sudah didesain menjadi program pemerintahan pak Prabowo Sandi nanti dengan nama yang berbeda yakni Generasi Emas atau generasi emak-emak dan anak Minum susu," pungkasnya.
Juru Bicara (Jubir) Koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa yang dimaksud dari pernyataan Prabowo Subianto itu adalah Pasal 33 UUD 1945 sudah tidak lagi menjadi ruh ekonomi Indonesia.
Dahnil menambahkan, penguasaan sumber-sumber ekonomi strategis oleh asing menyebabkan Indonesia tidak berdaulat sebagai bangsa.
"Misal, kepemilikan asing yang berlebihan terhadap pengelolaan sumber daya alam kita, sektor keuangan atau perbankan yang dikuasai oleh perusahaan asing, telekomunikasi," kata Dahnil Anzar Simanjuntak kepada SINDOnews, Jumat (12/10/2018).
Bahkan, kata dia, ekonomi digital melalui online pun mulai dikuasai perusahaan asing. Sehingga, Indonesia kehilangan kedaulatan ekonomi karena cabang-cabang ekonomi yang penting bagi negara tidak dikuasai bangsa ini.
"Kepemimpinan kita saat ini pelit bicara keadulatan ekonomi, apalagi mengimplementasikannya," ujar Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah ini.
Dia melanjutkan, BUMN selama ini menjadi sapi perahan kepentingan kelompok politik tertentu, sehingga tidak maksimal menjadi pertahanan ekonomi domestik Indonesia. Padahal, kata dia, BUMN seharusnya mampu menjadi pertahanan ekonomi Indonesia mendorong akselerasi pembangunan tanpa mengganggu sektor swasta.
"Itu lah mengapa Pak Prabowo selalu memberikan perhatian bagaimana Ekonomi kita bisa kembali kepada kiblat ekonomi konstitusional Indonesia, yakni berkiblat pada ruh pasal 33 UU 1945, bukan sekadar itu, namun juga tidak kehilangan ruh pasal 34 UU 1945, yakni negara benar-benar hadir merawat dan menjaga fakir miskin dan anak terlantar," katanya.
Maka itu, kata dia, sejak 10 tahun lalu Prabowo Subianto M memberikan kepedulian terhadap masalah stunting growth atau pertumbuhan anak yang melambat dan kerdil karena kekurangan protein dan gizi lainnya.
"Lebih kurang dari 35 persen anak Indonesia dihadapkan dengan masalah pertumbuhan yang bermasalah karena kekurangan gizi tersebut. Apa sebabnya, karena miskin," tuturnya.
Dia mengatakan, hal tersebut berbahaya untuk masa depan Indonesia, sebab bisa kehilangan insentif bonus demografi bila masalah itu dibiarkan.
"Oleh sebab itu semangat pasal 34 UUD 45 juga menjadi ideologi ekonomi yang penting bagi Pak Prabowo dengan menghadirkan kebijakan protein cukup buat anak-anak, bahkan sudah beliau jalankan melalui program kepartaian beliau yakni melalui Revolusi Putih," katanya.
Dia menjelaskan, Revolusi Putih itu adalah program menyalurkan dan memfasilitasi anak keluarga miskin minum susu dan asupan protein yang lain.
"Yang saat ini sudah didesain menjadi program pemerintahan pak Prabowo Sandi nanti dengan nama yang berbeda yakni Generasi Emas atau generasi emak-emak dan anak Minum susu," pungkasnya.
(maf)
Explore More