Fahri Hamzah: Tolong Pak Jokowi Batalkan PP 43/2018
Rabu, 10 Oktober 2018 - 17:50 WIB
Fahri Hamzah: Tolong Pak Jokowi Batalkan PP 43/2018
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018. Sebab, menurut dia, negara ini akan rusak dengan PP tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Adapun dalam PP itu, disebutkan bahwa masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi bakal mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besarannya maksimal Rp200 Juta. "Kita ini jadi istilahnya itu tukang lapor aja, tukang tangkap, rusak negara ini gitu ya. Jadi tolong Pak Jokowi batalkan itu PP ya," kata Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).
Dia pun heran dengan pembisik Presiden Jokowi yang mendorong diterbitkannya PP tersebut. Dia pun mempertanyakan mengapa hanya untuk kasus dugaan korupsi yang diberikan penghargaan kepada pelapor.
"Kenapa tidak Rp300 Juta untuk laporkan narkoba, Rp400 untuk laporkan terorisme, Rp1 Miliar untuk pengerusakan lingkungan, sekian ratus juta untuk pengerusakan fasilitas publik, sekian juta untuk KDRT, untuk trafficking. Ya sudah negara biar dihabisin saja biar sekalian bangkrut gitu loh," kata Legislator asal Nusa Tenggara Barat ini.
Menurut dia, yang terpenting dalam pemberantasan korupsi adalah audit. "Audit yang menemukan fraud, yang berujung pada kerugian negara," katanya.
Adapun dalam PP itu, disebutkan bahwa masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi bakal mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besarannya maksimal Rp200 Juta. "Kita ini jadi istilahnya itu tukang lapor aja, tukang tangkap, rusak negara ini gitu ya. Jadi tolong Pak Jokowi batalkan itu PP ya," kata Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).
Dia pun heran dengan pembisik Presiden Jokowi yang mendorong diterbitkannya PP tersebut. Dia pun mempertanyakan mengapa hanya untuk kasus dugaan korupsi yang diberikan penghargaan kepada pelapor.
"Kenapa tidak Rp300 Juta untuk laporkan narkoba, Rp400 untuk laporkan terorisme, Rp1 Miliar untuk pengerusakan lingkungan, sekian ratus juta untuk pengerusakan fasilitas publik, sekian juta untuk KDRT, untuk trafficking. Ya sudah negara biar dihabisin saja biar sekalian bangkrut gitu loh," kata Legislator asal Nusa Tenggara Barat ini.
Menurut dia, yang terpenting dalam pemberantasan korupsi adalah audit. "Audit yang menemukan fraud, yang berujung pada kerugian negara," katanya.
(pur)
