Komisi Informasi Pusat Gelar Peringatan Hari Hak untuk Tahu

Minggu, 30 September 2018 - 11:23 WIB
Komisi Informasi Pusat...
Komisi Informasi Pusat Gelar Peringatan Hari Hak untuk Tahu
A A A
JAKARTA - Komisi Informasi (KI) Pusat menggelar peringatan Hari Hak untuk Tahu (RTKD/Right To Know Day) se-dunia,Minggu (30/09) di Silang Timur Monas Jakarta.

Ketua KI Pusat Gede Narayana menyatakan, kegiatan ini merupakan peringatan tentang kampanye keterbukaan informasi publik berskala internasional yang diperingati di seluruh dunia.

Diawali dari pelaksanaan RTKD di Ibukota Sofia Negara Bulgaria pada 28 September 2002 bersamaan dengan pelaksanaan konferensi internasional pegiat keterbukaan informasi, 26-28 September 2002 dihadiri 15 negara antara lain Albania, Armenia, Bosnia, Yugoslavia, Bulgaria dan AS.

Sementara di Indonesia, Komisi Informasi dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/ kota selalu memperingatinya.

Disampaikannya, esensi utama dari Hak untuk Tahu adalah menjamin masyarakat mendapatkan akses Informasi Publik pada Badan Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan serta sesuai aturan.

Hal itu menurutnya untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan negara yang transparan, akuntabel serta adanya partisipasi masyarakat di dalamnya.

“Oleh karena itulah Komisi Informasi terus menerus mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat agar memahami pentingnya keterbukaan Informasi Publik, sebagai bagian upaya untuk mewujudkan masyarakat informatif di tanah air dalam bingkai kebangsaan Indonesia,” kata Gede Narayana menjelaskan.

Sementara Komisioner KI Pusat Romanus Ndau Lendong mengatakan peringatan RTKD untuk mempromosikan pentingnya ‘Hak untuk Tahu’ sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Menurutnya, Hak untuk Tahu juga menjadi bagian integral dari hak asasi fundamental karena menjadi determinasi pemenuhan hak asasi lainnya.

Semakin disadari bahwa ‘Hak untuk Tahu’ merupakan faktor penting untuk mewujudkan demokrasi dan pemerintahan bersih. Kedua isu ini terus mengglobal sebab berkaitan erat dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan sosial yang berkualitas.
(vhs)
Berita Terkait
Medsos Jadi Indikator...
Medsos Jadi Indikator Kualitas Keterbukaan Publik, PPID Dituntut Kreatif
Dapat Predikat Informatif,...
Dapat Predikat Informatif, 3 Desa di Sulsel Direkomendasi Ikut Kompetisi KIP Tingkat Nasional
Disebut KPK sebagai...
Disebut KPK sebagai Narahubung di Kasus Bansos, Effendi Gazali Gugat Kemensos ke KI
7 Anggota Komisi Informasi...
7 Anggota Komisi Informasi Pusat 2021-2025 Pilihan DPR
Pemerintahan Terbuka...
Pemerintahan Terbuka Dinilai Jadi Solusi Terpenuhinya Indikator Indonesia Emas 2045
Revisi UU KIP Jadikan...
Revisi UU KIP Jadikan Lembaga Publik Makin Transparan dan Akuntabel
Berita Terkini
Canda Prabowo ke HIPMI:...
Canda Prabowo ke HIPMI: Pengusaha Indonesia Banyak Dosanya
Hakim Ingatkan Tersangka...
Hakim Ingatkan Tersangka Bea Cukai Tak Berdusta: Di Akhirat Nanti Masuk Neraka
Hanura Bantah Punya...
Hanura Bantah Punya Yayasan Pengelola MBG, Sebut Narasi yang Beredar Hoaks
Kejagung Pelajari Bukti...
Kejagung Pelajari Bukti Terkait Pengajuan Justice Collaborator Eks Waka BGN Sony Sonjaya
Sidang PLK di PTUN,...
Sidang PLK di PTUN, Ahli Tegaskan Pencabutan Badan Hukum oleh Kemenkum Sudah Tepat
Sony Sonjaya Belum Ajukan...
Sony Sonjaya Belum Ajukan Permohonan Perlindungan Justice Collaborator ke LPSK
Infografis
5 Buah Rendah Gula yang...
5 Buah Rendah Gula yang Aman untuk Diet, Tetap Manis dan Menyegarkan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved