Telat Serahkan Laporan Awal Dana Kampanye, Parpol Dijatuhi Sanksi
Minggu, 23 September 2018 - 14:57 WIB
Telat Serahkan Laporan Awal Dana Kampanye, Parpol Dijatuhi Sanksi
A
A
A
JAKARTA - Laporan awal dana kampanye partai politik peserta Pemilu 2019 paling lambat diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pukul 18.00 WIB hari ini.
Bagi partai politik yang terlambat menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK) terancam dijatuhi sanksi tidak boleh mengikuti pemilu.
"Bahwa di Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, kalau ada peserta pemilu yang terlambat menyerahkan LADK pada hari ini atau tidak menyerahkan sama sekali maka dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu di wilayahnya," tutur Komisioner KPU Hasyim Asy'ari di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 23 September 2018.
Hasyim mencontohkan, jika ada peserta pemilu dalam satu kabupaten terlambat menyerahkan LADK maka yang bersangkutan tidak bisa ikut pemilu di wilayah itu.
Khusus pasangan capres-cawapres, Hasyim menjelaskan, UU tidak mengatur adanya sanksi bila terlambat menyerahkan LADK.
"Sanksi ini hanya untuk parpol dan perseorangan DPRD, pasangan capres-cawapres tidak ada sanksi," kata Hasyim.
Sekadar informasi, Sesuai Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye, peserta pemilu, baik pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres), parpol, dan DPD harus membuat laporan awal dana kampanye (LADK).
Adapun LADK adalah pembukuan yang memuat informasi:
a. RKDK (rekening khusus dana kampanye)
b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan
c. Jumlah perincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK
d. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan calon atau partai politik atau gabungan partai politik dan pihak lain, dan
e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing calon.
Bagi partai politik yang terlambat menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK) terancam dijatuhi sanksi tidak boleh mengikuti pemilu.
"Bahwa di Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, kalau ada peserta pemilu yang terlambat menyerahkan LADK pada hari ini atau tidak menyerahkan sama sekali maka dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu di wilayahnya," tutur Komisioner KPU Hasyim Asy'ari di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 23 September 2018.
Hasyim mencontohkan, jika ada peserta pemilu dalam satu kabupaten terlambat menyerahkan LADK maka yang bersangkutan tidak bisa ikut pemilu di wilayah itu.
Khusus pasangan capres-cawapres, Hasyim menjelaskan, UU tidak mengatur adanya sanksi bila terlambat menyerahkan LADK.
"Sanksi ini hanya untuk parpol dan perseorangan DPRD, pasangan capres-cawapres tidak ada sanksi," kata Hasyim.
Sekadar informasi, Sesuai Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye, peserta pemilu, baik pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres), parpol, dan DPD harus membuat laporan awal dana kampanye (LADK).
Adapun LADK adalah pembukuan yang memuat informasi:
a. RKDK (rekening khusus dana kampanye)
b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan
c. Jumlah perincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK
d. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan calon atau partai politik atau gabungan partai politik dan pihak lain, dan
e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing calon.
(dam)
