Kasus BLBI Buka Penyelidikan Baru, KPK Cari Bukti Tambahan
Selasa, 18 September 2018 - 10:55 WIB
Kasus BLBI Buka Penyelidikan Baru, KPK Cari Bukti Tambahan
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyelidikan baru kasus dugaan korupsi penerbitan dan pemberian surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Wakil Ketua KPK Thony Saut Situmorang menyatakan, penanganan perkara dugaan korupsi penerbitan dan pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham (SPKPS) atau SKL kepada obligor Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) pada 2004 tidak akan berhenti pada mantan kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsjad Temenggung.
Saut mengakui, setelah mencermati fakta-fakta persidangan terdakwa Syafruddin dan mendengar laporan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) kemudian KPK melakukan gelar perkara (ekspose).
Akhirnya diputuskan dibuka penyelidikan baru dengan disusul permintaan keterangan sejumlah pihak sebagai terperiksa. Saut menggariskan, KPK berkomitmen melanjutkan penyelidikan baru ini secara serius.
"Kalau memang KUHAP dipenuhi seperti bukti awal dan lain-lain, ya KPK harus lanjut penyelidikan baru SKL BLBI. Normatif ya penyelidikan baru SKL BLBI ini dilanjutkan di antaranya dengan cara menemukan bukti-bukti tambahan. Seperti itu. Semoga bisa cepat," tegas Saut saat dihubungi Koran SINDO, kemarin.
Mantan staf ahli kepala BIN ini membenarkan, dalam proses penyelidikan ini ada beberapa pihak yang sudah dimintai keterangan. Di antaranya mantan Kepala BPPN I Putu Gede Ary Suta dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kabinet Gotong-Royong 2001-2004 merangkap Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) saat itu Dorodjatun Kuntjoro Jakti.
Menurut Saut, dari keterangan para pihak yang sudah dimintai keterangan maka penyelidik akan mendalami kembali saat permintaan keterangan pihak lain. "Nanti dilihat dulu sejauh apa penyelidik bisa mengembangkan hal itu," ujar.
Saut menggariskan, berdasarkan pembuktian KPK melalui JPU di persidangan dan sudah dituangkan dalam surat tuntutan atas nama Syafruddin bahwa perbuatan Syafruddin dilakukan bersama-sama dengan tiga pihak lainnya.
Pertama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kabinet Gotong-Royong 2001-2004 merangkap Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) saat itu Dorodjatun Kuntjoro Jakti.
Kedua, Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI. Ketiga, Itjih S Nursalim selaku pemegang saham BDNI. Hanya saja Saut belum mau menyimpulkan siapa di antara tiga orang tersebut.
"Jangan disebutkan dulu namanya, nanti saja kalau lengkap (dan sudah ditetapkan tersangka) akan diumumkan," ucapnya.
Wakil Ketua KPK Thony Saut Situmorang menyatakan, penanganan perkara dugaan korupsi penerbitan dan pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham (SPKPS) atau SKL kepada obligor Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) pada 2004 tidak akan berhenti pada mantan kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsjad Temenggung.
Saut mengakui, setelah mencermati fakta-fakta persidangan terdakwa Syafruddin dan mendengar laporan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) kemudian KPK melakukan gelar perkara (ekspose).
Akhirnya diputuskan dibuka penyelidikan baru dengan disusul permintaan keterangan sejumlah pihak sebagai terperiksa. Saut menggariskan, KPK berkomitmen melanjutkan penyelidikan baru ini secara serius.
"Kalau memang KUHAP dipenuhi seperti bukti awal dan lain-lain, ya KPK harus lanjut penyelidikan baru SKL BLBI. Normatif ya penyelidikan baru SKL BLBI ini dilanjutkan di antaranya dengan cara menemukan bukti-bukti tambahan. Seperti itu. Semoga bisa cepat," tegas Saut saat dihubungi Koran SINDO, kemarin.
Mantan staf ahli kepala BIN ini membenarkan, dalam proses penyelidikan ini ada beberapa pihak yang sudah dimintai keterangan. Di antaranya mantan Kepala BPPN I Putu Gede Ary Suta dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kabinet Gotong-Royong 2001-2004 merangkap Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) saat itu Dorodjatun Kuntjoro Jakti.
Menurut Saut, dari keterangan para pihak yang sudah dimintai keterangan maka penyelidik akan mendalami kembali saat permintaan keterangan pihak lain. "Nanti dilihat dulu sejauh apa penyelidik bisa mengembangkan hal itu," ujar.
Saut menggariskan, berdasarkan pembuktian KPK melalui JPU di persidangan dan sudah dituangkan dalam surat tuntutan atas nama Syafruddin bahwa perbuatan Syafruddin dilakukan bersama-sama dengan tiga pihak lainnya.
Pertama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kabinet Gotong-Royong 2001-2004 merangkap Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) saat itu Dorodjatun Kuntjoro Jakti.
Kedua, Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI. Ketiga, Itjih S Nursalim selaku pemegang saham BDNI. Hanya saja Saut belum mau menyimpulkan siapa di antara tiga orang tersebut.
"Jangan disebutkan dulu namanya, nanti saja kalau lengkap (dan sudah ditetapkan tersangka) akan diumumkan," ucapnya.
(maf)
